Pemerintah terus berupaya memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan ada dua program bantuan sosial regular yang sedang berjalan, yaitu program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.
“Untuk PKH realisasi per Juni ini sudah 95,4 persen yaitu 95,43 juta keluarga penerima manfaat sudah menerima dana yang totalnya Rp2,42 triliun,” ungkap Juliari dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/6).
Ditambahkannya, pada Juni masih ada sekitar 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan yang jumlahnya mencapai Rp130 miliar. Ia mengusahakan bantuan tersebut akan sampai kepada yang berhak pada akhir bulan ini.
Juliari juga menjelaskan, program kartu sembako, baru tersalurkan kepada 18,3 juta keluarga dari 20 juta penduduk yang ditargetkan. Penyerahan bantuan itu, katanya terkendala protokol kesehatan terkait pengendalian wabah virus corona yang sangat ketat. “InsyaAllah bulan depan kita bisa mencapai 20 juta keluarga untuk program sembako sehingga target 20 juta bisa tercapai,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bantuan sosial yang dilakukan khusus selama masa pandemi yaitu pembagian paket sembako untuk wilayah Jabodetabek akan selesai pada 14 Juli mendatang untuk gelombang pertama dengan target sembilan juta keluarga. Program bansos ini, kata Juliari akan diperpanjang hingga Desember mendatang.
“Dengan besaran atau nilai indeksnya dari Rp600.000 dikurangi jadi Rp300.000 untuk per bulan per kpm (keluarga penerima manfaat). Jadi bulan Juli sampai Desember ada enam tahap penyaluran. setiap bulannya adalah Rp300.000 per kpm,” paparnya.
Sementara itu, pembagian bansos tunai sudah masuk kepada tahap kedua dari tiga tahap yang direncanakan. Realisasinya, kata Juliari baru mencapai 73,3 persen dari target sembilan juta penduduk atau kurang lebih 6,5 juta keluarga dengan nilai Rp3,96 triliun.
Dalam kesempatan ini, ia juga mengeluhkan ketidaklengkapan data keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut. Menurutnya, masih banyak daerah yang belum siap memberikan data yang akurat.
Selain data, masyarakat seringkali mengabaikan protokol kesehatan sewaktu pembagian bantuan dilakukan. “Adapun kendala lain yang kami temui di lapangan adalah kami juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak bisa membiarkan antrean terlalu panjang, berdesak-desakan dan upaya yang kami lakukan adalah kepada PT Pos sebagai mitra penyalur kami untuk membuka jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam bahkan kami sudah meminta kepada PT Pos untuk membuka loket pembayaran tidak hanya di kantor pos tapi juga di kantor kelurahan atau balai desa,” ujarnya
Terkait bansos untuk wilayah terpencil, mengingat sulitnya menjangkau wilayah-wilayah tersebut, pemerintah memutuskan untuk membagikan bansos secara sekaligus, dan bukan dalam tiga tahap.
“Kendala lain mengenai beberapa daerah yang tergolong di remote area. Kami akan lakukan penyaluran sekaligus tiga tahap. Khusus beberapa daerah, kami akan sekaligus melakukan penyaluran tiga tahap sehingga orang atau keluarganya yang mendapatkan bantuan tersebut datang dan langsung kita berikan tiga tahap yaitu tiga kali Rp600.000 menjadi Rp1,8 juta sehingga tidak perlu lagi kembali ke loket atau kantor pos untuk menerima bansos dan itu akan membuat penyaluran bansos tunai ini lebih cepat,” jelasnya.
Menko PMK: Masih Ada Bansos yang Tidak Tepat Sasaran
Dalam kesempatan yang sama Menko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan momentum Covid-19 ini harus dijadikan ajang untuk memperbaiki data warga yang miskin. Menurutnya, masih ada anggota masyarakat yang sebetulnya tidak miskin, namun masih menerima bansos.
Hal tersebut paling tidak tercermin dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masih berantakan. “
Masih ada 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kepegawaian yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS. Di samping dirapihkan adanya data yang berstatus inclusion error dan exclusion error, yakni orang miskin yang belum masuk akan kami masukkan, tetapi juga ada yang sebetulnya tidak miskin tetapi selama ini menerima DTKS, akibat perubahan status sosialnya mungkin, nanti akan kami keluarkan,” ujar Muhadjir.
Terkait data yang belum sinkron tersebut, pihaknya meminta Kemendagri untuk menyelesaikannya. Ia juga menyebut ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dalam pembagian bansos ini, termasuk yang menyangkut percepatan penyaluran bantuan untuk wilayah timur Tanah Air.
"Untuk evaluasi Juni 2020, progress penyaluran baik reguler maupun non reguler masih akan terus diperbaiki. Provinsi yang perlu dilakukan percepatan penyaluran sembako adalah Papua Barat dan Papua, yang ini kira-kira kebijakan seperti apa untuk dua provinsi ini. Kemudian percepatan BST (bantuan sosial tunai) di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat," imbuhnya
Kasus Corona di Indonesia Capai 41.431
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr Achmad Yurianto melaporkan pada Rabu (17/6) Indonesia kini memiliki 41.431 kasus Covid-19, setelah ada penambahan 1.031 kasus baru.
"Kalau kita perhatikan distribusi kasus baru yang kita dapatkan masih didominasi pada lima provinsi terbanyak melaporkan kasus konfirmasi positifnya, di antaranya yang satu adalah Jawa Timur hari ini melaporkan 225 kasus baru dan 56 kasus sembuh. Kemudian DKI Jakarta 127 kasus baru dan 116 sembuh," kata Yuri.
Adapun lima provinsi dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah DKI Jakarta (9.222), Jawa Timur (8.308), Sulawesi Selatan (3.116), Jawa Barat (2.662) dan Jawa Tengah (2.231).
Yuri juga mengumumkan ada 540 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 16.243. Jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 45 orang meninggal dunia. sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 2.276.
Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) kini 42.714, sementara jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 13.279. [gi/ab]
