Departemen Kehakiman AS telah menyimpulkan bahwa departemen kepolisian di Ferguson, Missouri, secara rutin melanggar hak-hak konstitusi warga kulit hitam dengan menggunakan kekerasan berlebihan terhadap mereka dan kerap melakukan penangkapan tanpa alasan yang logis.
Laporan yang siap dilansir hari Rabu (4/3) itu merupakan hasil penyelidikan selama enam bulan yang dilangsungkan setelah penembakan yang mematikan remaja kulit hitam tak bersenjata, Michael Brown, oleh seorang polisi kulit putih, sewaktu terjadi konfrontasi di jalan, tahun lalu.
Sebuah dewan juri membebaskan polisi Darren Wilson atas dakwaan pembunuhan terhadap Brown November lalu, keputusan yang memicu protes keras di kota kecil berpenduduk mayoritas kulit hitam di dekat St. Louis itu dan di berbagai penjuru Amerika.
Para pejabat federal juga telah memutuskan untuk tidak mengajukan dakwaan hak-hak sipil terhadap Wilson, yang telah mengundurkan diri dari kepolisian Ferguson.
Tetapi setelah melakukan ratusan wawancara serta meninjau lebih dari 35 ribu halaman catatan polisi dan dokumen-dokumen lain, Departemen Kehakiman mendapati bahwa sementara warga kulit hitam adalah 67 persen dari populasi Ferguson, 93 persen orang yang ditahan polisi adalah warga kulit hitam. Menurut laporan itu, 85 persen kasus pemeriksaan rutin lalu lintas dilakukan terhadap warga kulit hitam dan 90 persen surat tilang yang dikeluarkan terhadap mereka.
Laporan itu juga mengungkapkan bahwa para pejabat Ferguson sering menyampaikan guyonan-guyonan bernada rasial dalam akun email pemerintah. Dalam sebuah email yang ditulis pada November 2008 setelah terpilihnya Presiden Barack Obama, seorang pejabat kota menulis bahwa Obama tidak akan bertahan lama dengan mengatakan, “Apa mungkin orang kulit hitam bisa mempertahankan pekerjaan selama empat tahun?”
Para pejabat kota mengatakan mereka sedang meninjau kembali laporan itu. Para pejabat Departemen Kehakiman merundingkan suatu kesepakatan dengan pejabat kota untuk mengubah praktik mereka. Tetapi jika tidak dicapai kesepakatan, Departemen Kehakiman bisa menggugat kota untuk meminta pengadilan memerintahkan perubahan-perubahan itu, suatu tindakan hukum yang diambil pemerintah Amerika terhadap badan-badan penegak hukum lainnya dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kasus Brown, ditambah dengan beberapa insiden lain yang mendapat banyak sekali sorotan, termasuk di antaranya polisi yang memiting leher seorang lelaki kulit hitam hingga tewas di New York, menyebabkan protes luas atas taktik polisi yang agresif terhadap warga kulit hitam dan minoritas lainnya.
Departemen Kehakiman telah melancarkan sekitar 20 penyelidikan hak-hak sipil terhadap kepolisian setempat di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Eric Holder yang akan segera mengakhiri jabatannya, termasuk di antaranya penyelidikan terhadap kepolisian Ferguson.
Suratkabar New York Times melaporkan bulan Januari bahwa tim pengacara Departemen Kehakiman menyarankan agar polisi kulit putih yang menembak mati Brown tidak dikenai dakwaan federal.
Penyelidikan oleh Biro Investigasi Federal (FBI) tidak menemukan bukti bahwa polisi itu, Darren Wilson, sengaja melanggar hak sipil Brown ketika menembaknya.
Juri pengadilan di Missouri bulan November membebaskan Wilson dari tuduhan pembunuhan, yang lalu menyulut gelombang demonstrasi di seluruh penjuru Amerika.
Kasus Brown yang kontroversial, dan beberapa kasus besar lain, kembali memicu protes atas tindakan polisi yang agresif terhadap kaum minoritas.
Departemen Kehakiman telah memulai sekitar 20 penyelidikan kasus pelanggaran hak sipil oleh sejumlah polisi lokal, termasuk polisi di kota Ferguson.
