Pihak berwenang Mesir mengatakan belum menetapkan tanggal pasti pengumuman hasil resmi referendum terkait rancangan konstitusi, karena pihak berwenang masih menyelidiki tuduhan-tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh kelompok oposisi.
Berbicara Senin (24/12), para anggota Komisi Pemilihan Umum Mesir juga mengatakan mereka masih mengumpulkan hasil-hasil referendum yang dilangsungkan di 27 provinsi pada 15 dan 22 Desember lalu.
Gerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Presiden Mohamed Morsi Minggu mengatakan hasil tidak resmi menunjukkan konstitusi itu memperoleh persetujuan dari 64 persen pemilih dalam kedua tahap itu. Jumlah pemilih sekitar 32 persen populasi.
Kelompok oposisi berhaluan liberal Front Keselamatan Nasional mengajukan berbagai pengaduan kepada Komisi Pemilu Mesir Minggu, dengan tuduhan tidak adanya pengawasan yudisial dalam referendum itu sehingga mengakibatkan kecurangan dan intimidasi terhadap para pemilih. Banyak hakim memboikot proses itu untuk memprotes pengambilalihan wewenang baru-baru ini oleh Presiden Morsi yang sejenak menempatkan keputusannya di atas hukum.
Kelompok koalisi oposisi menilai rancangan konstitusi itu sebagai ancaman atas kebebasan sipil. Dalam konferensi pers Minggu, para anggota koalisi bersumpah untuk tetap memperjuangkan piagam tersebut dalam cara damai dan demokratis meskipun Komisi Pemilu Mesir menyetujui pengesahannya.
Kelompok Islam mengatakan referendum itu berlangsung adil dan mencerminkan sebuah langkah penting dalam transisi menuju demokrasi di Mesir, hampir dua tahun setelah pergolakan rakyat untuk menyingkirkan presiden Hosni Mubarak.
Berbicara Senin (24/12), para anggota Komisi Pemilihan Umum Mesir juga mengatakan mereka masih mengumpulkan hasil-hasil referendum yang dilangsungkan di 27 provinsi pada 15 dan 22 Desember lalu.
Gerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Presiden Mohamed Morsi Minggu mengatakan hasil tidak resmi menunjukkan konstitusi itu memperoleh persetujuan dari 64 persen pemilih dalam kedua tahap itu. Jumlah pemilih sekitar 32 persen populasi.
Kelompok oposisi berhaluan liberal Front Keselamatan Nasional mengajukan berbagai pengaduan kepada Komisi Pemilu Mesir Minggu, dengan tuduhan tidak adanya pengawasan yudisial dalam referendum itu sehingga mengakibatkan kecurangan dan intimidasi terhadap para pemilih. Banyak hakim memboikot proses itu untuk memprotes pengambilalihan wewenang baru-baru ini oleh Presiden Morsi yang sejenak menempatkan keputusannya di atas hukum.
Kelompok koalisi oposisi menilai rancangan konstitusi itu sebagai ancaman atas kebebasan sipil. Dalam konferensi pers Minggu, para anggota koalisi bersumpah untuk tetap memperjuangkan piagam tersebut dalam cara damai dan demokratis meskipun Komisi Pemilu Mesir menyetujui pengesahannya.
Kelompok Islam mengatakan referendum itu berlangsung adil dan mencerminkan sebuah langkah penting dalam transisi menuju demokrasi di Mesir, hampir dua tahun setelah pergolakan rakyat untuk menyingkirkan presiden Hosni Mubarak.
