Dalam jumpa pers di Kairo hari Minggu (23/12), Front Penyelamatan Nasional mengatakan mereka telah meminta pihak berwenang untuk menyelidiki pelanggaran dalam referendum itu, yang berakhir hari Sabtu dengan pemungutan suara dalam 17 dari ke-27 provinsi Mesir. Pemungutan suara mulai di provinsi-provinsi lain tanggal 15 Desember.
Gerakan Ikhwanul Muslimin Presiden Mohamed Morsi mengatakan hasil tidak resmi menunjukkan undang-undang dasar itu telah memenangkan persetujuan dari 64 persen pemilih dalam dua babak, dan yang mendukung undang-undang dasar dalam pemungutan suara hari Sabtu bahkan lebih tinggi dengan 71 persen suara. Komisi pemilu dapat mengumumkan hasil resmi sedini hari ini.
Oposisi mengatakan kurangnya pengawasan hakim atas referendum itu telah menimbulkan kecurangan dan intimidasi pemilih oleh kaum Islamis. Banyak hakim memboikot referendum tersebut sebagai protes atas usaha presiden Morsi baru baru ini untuk membuat keputusannya kebal hukum.
Para aktivis juga mengatakan undang-undang dasar tersebut tidak mendapat mandat rakyat, karena hanya kira-kira sepertiga dari rakyat turut memberi suara.
Gerakan Ikhwanul Muslimin Presiden Mohamed Morsi mengatakan hasil tidak resmi menunjukkan undang-undang dasar itu telah memenangkan persetujuan dari 64 persen pemilih dalam dua babak, dan yang mendukung undang-undang dasar dalam pemungutan suara hari Sabtu bahkan lebih tinggi dengan 71 persen suara. Komisi pemilu dapat mengumumkan hasil resmi sedini hari ini.
Oposisi mengatakan kurangnya pengawasan hakim atas referendum itu telah menimbulkan kecurangan dan intimidasi pemilih oleh kaum Islamis. Banyak hakim memboikot referendum tersebut sebagai protes atas usaha presiden Morsi baru baru ini untuk membuat keputusannya kebal hukum.
Para aktivis juga mengatakan undang-undang dasar tersebut tidak mendapat mandat rakyat, karena hanya kira-kira sepertiga dari rakyat turut memberi suara.
