Partai Golkar memutuskan akan kembali menempatkan Setya Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Partai tersebut sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan rekan separtainya Ade Komaruddin.
Bahkan kini sembilan dari sepuluh fraksi di DPR tidak mempermasalahkan kembalinya Setya Novanto yang pernah tersandung kasus papa minta saham kembali memimpin parlemen.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada VOA, Jumat, menilai apabila Setya Novanto kembali menjadi ketua DPR dengan beban politik masa lalu di mana ia pernah terkait kasus papa minta saham, maka ketua partai berlambang pohon beringin itu akan semakin sulit memperbaiki citra dan kehormatan dewan.
Apalagi, kata Sebastian, kinerja DPR menurun. Itu terbukti di antaranya dengan tidak terselesaikannya sejumlah undang-undang yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional. Selain itu, citra DPR, menurut Sebastian, di antaranya juga terimbas oleh kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR.
Sebastian mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu memang menyebut bahwa barang bukti berupa rekaman permintaan saham oleh Setya Novanto dan pengusaha Nurdin Khalid kepada Direktur PT Freeport Indonesia tidak sah. Menurut Sebastian rekaman atau barang bukti tersebut tidak sah karena tidak dilakukan oleh penegak hukum, tetapi persoalan etika masih ada pada kasus itu.
"Jadi catatan terkait dengan etiknya masih ada di benak publik. Dan itu menurut saya akan menjadi tantangan jika dia menjadi ketua DPR lagi. Bagaimana dia dapat mengurangi beban DPR yang begitu berat, dengan kinerja yang begitu buruk, dengan citra DPR yang jelek lalu kemudian citra dia sebagai ketua di mata publik juga jelek. Nah, itu harus dibalik menjadi positif. Itu kan pekerjaan yang sangat berat," kata Sebastian.
Secara politik, lanjut Sebastian Salang, kembalinya Novanto sebagai ketua DPR memang akan menjamin stabilitas politik termasuk antara pemerintah dan DPR. Hal ini akan menyebabkan DPR kehilangan fungsi pengawasan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Novanto merupakan Ketua DPR periode 2014-2015. Dia mundur setelah seluruh fraksi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan dia melanggar etika karena kasus permintaan saham 20 persen kepada PT Freeport dengan mencatut nama presiden dan wakil presiden.
Novanto kemudian digantikan Ade Komarudin, rekan separtainya. Setelah itu, Novanto menggugat soal barang bukti dalam kasus terkenal dengan sebutan “papa minta saham” yang diklaimnya ilegal itu ke Mahkamah Konstitusi. MK memenangkan gugatan tersebut.
MKD langsung merespon putusan MK itu dan menyatakan hukuman etika ke Novanto tidak sah serta mengembalikan harkat, martabat dan nama baiknya.
Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Aziz Syamsuddin menyatakan pengembalian jabatan Setya Novanto merupakan konsekuensi hukum ketika Novanto tak terbukti bersalah atas dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus “papa minta saham.”
"Seseorang yang diduga kemudian terbukti tidak bermasalah maka pemulihan nama baik, rehabilitasi itu merupakan hal yang wajar," kata Aziz.
Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan ikut campur tangan dalam urusan perebutan kursi DPR ini karena ia menganggapnya sebagai masalah internal Golkar dan DPR. [fw/lt]
