Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua Bali Selasa (17/5) telah memilih mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto sebagai Ketua Umum baru menggantikan Aburizal Bakrie (Ical).
Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Korea Selatan memastikan, pemerintah menghormati keputusan kader Partai Golkar yang telah memilih Setya Novanto sebagai ketua umum partai berlambang beringin tersebut.
"Ini kan wilayahnya Partai Golkar. Sekali lagi, siapapun yang terpilih, itu adalah sudah merupakan pilihan dari yang memiliki hak suara baik yang ada di DPP, DPD maupun di ormas-ormas nya. Semuanya kita hormati pilihan-pilihan yang sudah mereka lakukan," kata Presiden Jokowi.
Saat ditanya mengenai kemungkinan ada kader Golkar yang masuk dalam jajaran kabinet jika kedepannya akan ada reshuffle atau pergantian menteri di kabinet, Presiden mengaku belum ada rencana untuk hal itu.
"Belum sampai ke sana. Belum bicara," jawabnya.
Sementara itu terkait dengan wacana publik yang muncul terkait adanya dugaan intervensi dari Pemerintah dalam Munaslub Partai Golkar dengan kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dan khususnya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Jokowi memastikan posisi Pemerintah bukan pada kapasitas melakukan intervensi apalagi mempengaruhi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
"Kan sudah saya sampaikan jelas-jelas di dalam pembukaan Munaslub, bahwa silahkan pak Luhut telpon-telpon atau ngumpulin DPD. Pak Jusuf Kalla juga silahkan. Karena memang beliau-beliau ini kan di Dewan Pertimbangan Golkar. Pak JK kan dulu Ketua Umum Golkar, ga pa pa. dan saya juga sudah sampaikan, Istana itu ada di mana kan sudah jelas juga," lanjut Presiden Jokowi.
Sebelumnya pada Sabtu (14/5) Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan netralitas Pemerintah khususnya Presiden Jokowi dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar.
"Yang paling penting di situ disimak adalah, Pak Jokowi tidak mencampuri urusan Golkar. Karena dia bukan orang Golkar. Itu untuk membanrah adanya isu-isu bahwa pak Jokowi itu berpihak. Ini saya ingin jelaskan bahwa sama sekali tidak berpihak. Itu yang paling pending," jelas Wapres Jusuf Kalla.
Sementara itu mengenai posisi politik Partai Golkar dalam pemerintahan, Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar memastikan, Golkar mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.
"Soal masuk dalam kabinet, itu masalah lain. Yang paling penting adalah, Golkar itu mendukung Pemerintah. Mendukung itu tidak berarti selalu harus masuk langsung (dalam kabinet). Tapi ya bisa juga masuk," lanjut Wapres Jusuf Kalla.
Presiden Joko Widodo sebelum berangkat ke Korea Selatan membuka Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua Bali. Dalam pidao sambutannya, Presiden mengharapkan partai Golkar dapat bekerja bersama Pemerintah meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia.
Hasil perhitungan suara dari pemilihan calon ketua umum dalam Munaslub Partai Golkar, di Nusa Dua, Bali Selasa (17/5), Setya Novato memperoleh 277 suara; Ade Komarudin 173 suara; Azis Syamsudin 48 suara, Syahrul Yasim Limpo 27 suara, Airlangga Hartarto 14 suara, Mahyudin 2 suara, Priyo Budi Santoso 1 suara dan Indra Bambang Utoyo 1 suara. Sementara 11 suara dinyatakan tidak sah.
Dengan hasil itu, sebenarnya Ade Komarudin yang memperolah suara di atas 30 persen berhak mau ke putaran kedua untuk bersaing dengan Setya Novanto. Namun Ketua DPR itu memilih tidak melanjutkan pemungutan suara, sehingga pimpinan sidang memutuskan Setya Novanto yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama otomatis terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019.
Setya Novanto sebelumnya sempat tersandung kasus ‘papa minta saham’. Dalam kasus itu ada dugaan Setya Novanto mencatut atau menggunakan nama Presiden Jokowi terkait soal perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Dalam perbincangan yang kemudian tersebar ke publik antara Setya Novanto saat masih menjabat sebagai Ketua DPR, dengan mantan Presiden Direktur PT Freport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid, Setya Novanto menyebut ada prosentase saham yang akan di berikan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, jika kontrak karya PT Freeport Indonesia, berhasil diperpanjang. Kasus ini sender masih dalam that penyelidikan di Kejaksaan Aung. [aw/ab]
