Hari Selasa ini Mabes Polri telah mengirim sekitar 300 personil lebih aparat kepolisian ke Papua. Jumlah pengiriman personil aparat kepolisian ke Papua itu akan terus bertambah. Pekan ini, 5 orang tewas di Papua akibat tembakan orang tak dikenal. Pekan sebelumnya 5 karyawan Freeport juga tewas di tembak, 2 diantaranya akibat bentrok dengan polisi yang menjaga aksi pekerja Freeport.
Sementara hari Senin kemarin, Ajun Komisaris Polisi Dominggus Oktavianus Awes Kapolsek Kecamatan Mulia Kabupaten Puncak menjadi sasaran hingga tewas.
Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Wachjono kepada VOA menjelaskan penambahan pasukan ini terutama untuk membantu pengamanan di wilayah-wilayah pegunungan seperti Puncak Jaya dan juga Paniai. Di wilayah tersebut, jumlah aparat kepolisian sangat minim.
Selain itu, penambahan pasukan ini menurut Wachjono juga untuk menjaga obyek-obyek vital yang ada di sana dan juga pengamanan menjelang pemilihan Umum kepala daerah di sejumlah wilayah Papua.
Hingga saat ini kata Wachjono, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah rangkaian penembakan yang terjadi dalam dua minggu belakangan berkaitan dengan Kongres Papua atau tidak.
"(Penambahan personil) diperuntukan untuk pengamanan pemilukada kemudian untuk pengamanan obyek vital. Tadi juga ada penyerangan pos-pos Brimob pagi dan Siang. Nah anggota Pegunungan sangat minim sekali, nah ini mau diperbantukan untuk memelihara kamtibmas disana, di Puncak Jaya dan Paniai," ujar Wachjono.
Menurut Wachjono, secara resmi memang belum ada peningkatan status hanya para polisi diinstruksikan untuk waspada, terutama yang ada di Polsek-polsek terpencil itu.
"Di pos-pos terpencil itu, kita instruksikan untuk waspada karena mereka tentu mau melakukan penyerangan dan melakukan perampasan senjata di pos-pos terpencil itu. Diduga sementara ini kelompok separatis yang melakukan," tambah Wachjono.
Namun tindakan seperti ini, menurut Peneliti dari Institute for Policy Research and Advocacy 'Elsam', Amirudin Al Rahab justru akan berakibat negatif pada proses pencarian solusi untuk persoalan Papua.
Menurutnya Amirudin, penambahan pasukan mengatasi aksi kekerasan di Papua sudah dilakukan sejak lama dan katanya, hal ini justru tidak berhasil menciptakan solusi damai sesungguhnya.
Amirudin Al Rahab mengatakan, "Misalnya dana otonomi khusus yang dikatakan besar itu menajemennya kayak apa dibawah kok masyarakat belum merasakan hasilnya, nah ini kan perlu diperiksa ulang, jangan sampai pemerintah merasa berbuat tapi masyarakat lihat belum. Kan ini yang terjadi di Papua. Komunikasi ini yang harus ditembus. Menangani semua masalah dengan mendatangi pasukan atau segala macam, itu kan cara yang sudah berulang dilakukan, masalah tetap sama. Saya harap polisi punya cara baru di Papua itu."
Sementara, Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyelesaikan persoalan masalah Papua secara baik.
"Presiden harus menjadikan Papua sebagai salah satu prioritas utama untuk menyelesaikan, tidak hanya terkait dengan implimentasi otsus secara konsisten tetapi juga menghentikan kekerasan disana. Agar Papua bisa menjadi satu protensi dinegara Republik Indonesia itu adil seperti wilayah-wilayah lain," demikian imbauan Ridha Saleh.
Selain konflik separatisme, papua juga tengah dihantui persoalan terhentinya proses produksi di tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia yang dimiliki PT Freeport. Ribuan karyawan sebagian besar warga papua menuntut kenaikan upah agar setara dengan pegawai Freeport di mancanegara.
Terhentinya operasi ini menurut Freeport menyebabkan kerugian senilai jutaan dolar perhari dari produksi 3 juta pound tembaga dan 5 ribu ons emas.
