Rencana perombakan kabinet sudah semakin dekat karena Presiden Yudhoyono maupun para juru bicara presiden sempat menyampaikan bahwa perombakan akan dilakukan maksimal tanggal 20 Oktober mendatang.
Meski masih simpang siur namun beberapa nama yang kemungkinan akan duduk di kabinet mulai muncul.
Disebut-sebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Darwin Saleh termasuk menteri yang akan diganti karena dinilai tidak mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik selama menjabat. Kandidat paling sering disebut menggantikan Darwin Saleh adalah Kepala BP Migas, R.Priyono.
Kepada pers di Jakarta, Selasa, Priyono menegaskan sampai saat ini ia masih konsentrasi penuh melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala BP.Migas bahkan ditambahkannya ia belum mendengar dicalonkan sebagai menteri. “Reshuffle itu mah presiden, usulan boleh, kita nggak usah menganggu gugat, beliau pasti lebih tahu mana yang dalam kurun pemerintahan beliau sampai 2014 kan”, kata Priyono.
Sebelumnya sering terdengar bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil dengan nama Cak Imin, juga termasuk menteri yang akan diberhetikan karena diduga terlibat penyalahgunaan anggaran di kemenakertrans melalui Badan Anggaran DPR RI.
Namun Ketua DPP PKB, Hanif Dhakiri, PKB opitimistis menteri yang berasal dari PKB tidak akan diganti termasuk Menteri Negara Percepatan Daerah Tertinggal, Helmi Faizal Zainy. “PKB sangat menghormati hak prerogatif itu. Pada saat yang sama kita juga tetap optimis dan menteri-menteri PKB terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi komitmen bersama
dengan presiden", demikian ungkap Hanif Dhakiri. "Sejauh ini kalau kita lihat kinerja dari Cak Imim maupun pak Helmy Faizal itu mereka sudah melakukan upaya-upaya maksimal untuk memenuhi komitmen mereka dengan presiden maupun program-program pemerintah secara keseluruhan”, tambah ketau DPP PKB ini.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa berpendapat berbagai penilaian terhadap rencana perombakan kabinet wajar saja bermunculan karena hak setiap warga negara memberi komentar mengenai kinerja pemerintah.
Meski demikian ditambahkannya seluruh masukan maupun protes harus dilakukan melalui prosedur yang benar. “Kita tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi hak prerogratif presiden, kalau memang partai punya saran, punya usulan sebaiknya itu dilakukan secara elegant, secara baik dengan tetap mengedepankan sopan santun”, ujar Saan Mustofa.
Yunarto Wijaya, pengamat dari lembaga kajian politik Charta Politika berharap agar dalam perombakan kabinet nanti tidak lagi menjerat Presiden Yudhoyono dalam kepentingan politik
melalui partai koalisi.
Menurut Yunarto, mencari jalan aman sebaiknya tidak lagi dilakukan Presiden Yudhoyono seperti yang dilakukan sebelumnya. “Ketika dia mencampur adukkan antara kabinet dengan koalisi ini sudah menunjukan bahwa dia ingin mencari jalan aman, mencoba mengikat stabilitas pemerintahan dengan memberikan hadiah kepada para partai dari kursi kementerian tertentu”, ujar pengamat politik ini.
Perombakan kabinet kali ini lebih dikonsentrasikan untuk perbaikan sektor ekonomi diantaranya untuk posisi menteri ESDM, menteri keuangan dan menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
