Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana akan mereshuffle kabinetnya pada Oktober mendatang. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai perombakan (reshuffle) kabinet tidak akan mendongkrak kinerja pemerintahan jika gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berubah.
Untuk itu kata Andrinof, Presiden SBY harus lebih tegas dan cepat dalam bertindak. Selain itu, Presiden SBY juga harus lebih banyak memilih menteri dari kalangan profesional dibandingkan dari partai politik.
Saat ini proporsi menteri dari partai politik terlalu besar. 19 dari 34 menteri yang ada saat ini berasal dari partai politik.
Menurut Andrinof, reshuffle bukanlah solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan jika memang pola yang dikembangkan mengedepankan pola transaksional.
"Yang utama adalah orang yang profesional, orang yang punya kemampuan untuk memimpin kementerian. Itu yang harus diberikan syarat oleh Presiden SBY. Kalau tetap hanya membagi-bagi jatah, ini tidak akan berubah. Kita sudah lihat orang-orang partai, mungkin dia hanya pandai memoles penampilan tapi didalam kelihatan betul kerjanya tidak optimal," ujar Andrinof Chaniago.
Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti.
Dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mencopot menteri-menteri yang saat ini dikaitkan dengan masalah korupsi dan juga menteri yang tidak sensitif terhadap masalah kelompok minoritas.
"Kalau memang orang-orang yang tidak sensitif dengan Pancasila, tidak sensitif dengan persoalan minoritas, tidak sensitif dengan persoalan antara agama. Buat saya itu lebih baik keluar dari kabinet," kata Ikrar Nusa Bakti.
Rencana perombakan kabinet mencuat setelah sejumlah Kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II diguncang kasus korupsi. Dua Kementerian yang tengah diterpa kasus dugaan korupsi adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengakui adanya banyak target yang tidak tercapai selama dua tahun kinerja kabinet Indonesia bersatu jilid II.
Soal kemungkinan jumlah kalangan profesional akan lebih banyak mengisi kursi kabinet, Daniel belum mau memastikan.
Daniel Sparingga mengatakan, "Reshuflle ini hanya salah satu implikasi bahkan konsekuensi dari apa yang dihajatkan oleh istana yaitu melakukan perubahan agar tiga tahun kedepan yang sangat kritis itu tidak hanya diselamatkan tapi capaian-capaian yang menggambarkan kesuksesan itu dapat diraih kembal. Jadi kata kuncinya akselerasi."
Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei pada Mei 2011 lalu, sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan titik yang paling banyak disoroti oleh publik.
Kepuasan publik pada bidang ini hanya 34 persen. Sementara bidang lainnya seperti keamanan dan politik, dianggap masih cukup memuaskan.
