Pihak nasional Rakhine di Myanmar menolak kabar bahwa mantan sekjen PBB Kofi Annan akan mengetuai sebuah komisi yang akan membahas konflik etnis dan bentrokan di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Wakil Ketua Partai Nasional Arakan, Aye Nu Sein mengatakan kepada VOA pembentukan sebuah komisi yang dipimpin oleh orang asing tanpa latar belakang pengetahuan dan kapasitas untuk memahami keadaan di negara bagian Rakhine akan meremehkan hak-hak semua kelompok etnis Birma dan kedaulatan Myanmar.
Ia mengatakan tidak perlu membentuk komisi lainnya karena pemerintahan mantan presiden Thein Sein telah membentuk komisi yang menyelidiki masalah-masalah Rakhine yang temuan-temuannya masih berlaku dan mampu mengatasi masalah itu.
Ia mengatakan kepada VOA “Saya keberatan karena ini membuat isu menjadi masalah internasional dari pada domestik. Kenyataannya kami sudah punya komisi-komisi penyelidik mengenai isu domestik ini dan sudah menghasilkan laporan-laporan. Jadi yang kami inginkan adalah kelanjutan laporan-laporan sebelumnya oleh komisi penyelidik dari pada menambah para penasehat asing yang sebenarnya mencampuri dan melanggar hak-hak rakyat dan hak-hak dalam negeri kami. Ini juga akan melanggar kedaulatan kita.”
Para anggota bekas partai yang berkuasa dan kelompok sempalan dari partai Demokrat pimpinan Aung San Suu Kyi juga merilis pernyataan yang menolak komisi pimpinan Annan itu. [my/al]
