Seorang utusan hak asasi manusia PBB mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakhiri apa yang disebutnya "diskriminasi yang dilembagakan" terhadap Muslim, suatu prioritas yang mendesak.
Pelapor Khusus Yanghee Lee mengakhiri misi dua minggu ke negara itu, mengatakan kepada wartawan hari Jumat (1/7), bahwa "pembatasan-pembatasan itu sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk usaha memperoleh layanan dasar dan mendapatkan mata pencaharian."
"Jelas bahwa ketegangan berdasarkan agama telah meresap di dalam masyarakat Myanmar. Ucapan-ucapan kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi, kebencian dan kekerasan serta intoleransi agama, terus menjadi penyebab keprihatinan," kata Lee.
Dia mengatakan, pemerintah enggan menindak pelaku kekerasan keagamaan karena takut akan menyebabkan lebih banyak ketegangan, dan itu justru mengirim isyarat yang salah.
Lee juga mengkritik kondisi di kamp-kamp pengungsi Muslim Rohingya. Dia mendesak pemerintah untuk mengurangi pembatasan kebebasan gerak mereka, karena itu hanya menyulitkan mereka mencari pekerjaan.
Liga Nasional untuk Demokrasi, yang dipimpin oleh pembangkang dan pemenang Hadiah Nobel untuk Perdamaian, Aung San Suu Kyi, mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada bulan Maret, setelah 50 tahun kekuasaan militer.
Tapi kebencian dan dan ketidakpercayaan antara mayoritas Buddha dan kelompok minoritas agama, terutama Islam, telah membara selama beberapa tahun dan sering memicu kekerasan.
Massa Buddhis membakar masjid, menyerang jemaah dan menyita harta-benda warga dari warga agama lain di sana, terutama warga muslim. [ps/ii]
