Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah menyerukan agar Presiden Mahmoud Abbas menghentikan kerjasama keamanan dengan Israel sebagai tindakan yang tampaknya merupakan pembalasan atas langkah Israel membekukan pajak pendapatan Palestina.
Dewan Sentral PLO menyampaikan rekomendasi ini, Kamis (5/3), setelah melangsungkan pertemuan selama dua hari. Dewan Sentral mengatakan, Israel tidak mematuhi kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.
Dewan Sentral PLO juga mengatakan, sesuai hukum internasional, Israel sebagai pihak yang berwenang atas pendudukan bertanggung jawab atas nasib rakyat Palestina.
Presiden Abbas belum menjawab apakah akan melaksanakan rekomendasi PLO dan Israel belum memberi tanggapan.
Israel menahan pajak pendapatan dari rakyat Palestina yang sangat dibutuhkan setelah Otoritas Palestina mengumumkan akan berusaha bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional – sebuah langkah yang ditentang keras Israel dan Amerika Serikat.
Kerjasama keamanan antara Palestina dan militer Israel ditujukan untuk berbagi informasi dan mencegah munculnya kekerasan antara pasukan Israel dan rakyat Palestina.
Juga Kamis, Israel akan melonggarkan pembatasan ekspor produk pertanian Palestina ke Israel untuk pertama kalinya sejak 2007, sewaktu militan Hamas mengambil alih Gaza.
