Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim telah mengisyaratkan diakhirinya pemerintahan darurat sebelum resmi berakhir dua minggu dari sekarang, tanggal 19 Juli.
"Saya kira pemerintah akan mengumumkannya hari Senin, Kabinet akan mulai bekerja, dan pemerintahan darurat akan berakhir," kata Yildirim dalam wawancara dengan kantor berita negara Anadolu.
Sebagai hasil pemilihan presiden dan parlemen pada tanggal 24 Juni lalu, Turki beralih menjadi sistem presidensial yang kuat. Peran perdana menteri akan berakhir, dan para menteri akan melapor langsung kepada presiden. Dalam kampanyenya untuk terpilih kembali, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan mengakhiri pemerintahan darurat.
Parlemen memberlakukan pemerintahan darurat setelah upaya kudeta 15 Juli 2016. Langkah tersebut memungkinkan presiden untuk memerintah dengan dekrit dan memperluas kekuatan pasukan keamanan.
Pengumuman ini telah disambut dengan hati-hati oleh kelompok-kelompok HAM.
"Mencabut keadaan darurat merupakan langkah positif," kata peneliti senior Human Rights Watch yang berpusat di AS, Emma Sinclair Webb.
"Namun ini baru permulaan karena tindakan tegas perlu diambil untuk memberikan ganti rugi kepada ratusan ribu orang yang telah dirampas haknya di bawah keadaan darurat," tambah Sinclair Webb. [my/ii]
