Peneliti politik dari LP3ES Rahadi Wiratama kepada VOA, Jumat (30/1) memastikan Joko Widodo agaknya sudah mulai merasa terganggu dengan dominasi partai pendukung atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang disinyalir melakukan intervensi dalam menentukan arah dan keputusan politik dirinya selaku Presiden Republik Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung antara Presiden Jokowi dengan Prabowo yang merupakan mantan calon presiden 2014 lalu itu menurut Rahadi sebagai bentuk keseimbangan politik yang coba di munculkan oleh Jokowi.
"Pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo itu untuk menyeimbangkan kekuatan agar proses – proses politik itu juga memperhatikan banyak aspek dan faktor. Tidak semata-mata hanya karena koalisi partai pendukung Jokowi lantas kemudian bisa diartikan semena-mena memasukan orang-orangnya. Ini yang membuat Presiden agak sedikit terganggu sehingga keleluasaannya menjadi terbatas dalam menentukan kabinet," jelas Rahadi Wiratama.
"Terakhir ini kan yang paling puncak adalah penentuan calon Kapolri. Dimana proses itu bukan murni inisiatif sendiri dari Jokowi sebagai Presiden," lanjutnya.
Rahadi menambahkan dalam perkembangan terakhir, tekanan politik agar Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri belum juga berhenti. Untuk itu Presiden tengah berupaya menyiapkan antisipasi jika parpol pendukungnya menarik dukungan politik terhadap Jokowi.
"Manakala keputusan Presiden terkait dengan polemik Kapolri tidak mengenakkan partai koalisi pendukung Jokowi, maka sekurang-kurangnya tekanan politik itu tidak terlalu berat dirasakan oleh Presiden," kata Rahadi.
"Koalisi Merah Putih sendiri kan dalam perkembangan terakhir bersedia mendung keputusan Presiden, khususnya terkait masalah pencalonan Kapolri. Artinya juga dengan adanya pertemuan ini, Presiden masih ada dukungan politik dari Koalisi Merah Putih. Lagipula, indikasi untuk melakukan tekanan kepada Presiden untuk tetap melantik Budi Gunawan ini belum terlihat tanda-tanda berhenti," imbuhnya.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan VOA, Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Jokowi tengah mengalami dilema antara mendengar saran rakyat atau menerima usulan elit partai yang menginginkan agar Presiden segera melantik Budi Gunawan.
"Saya rasa tanpa kita harus menyebut satu persatu nama orang atau nama partai tapi seakan-akan memang demikian. Suara elit partai seakan-akan kompak dalam menghadapi isu ini. Nah, mungkin ada dilema (dalam diri Presiden), apakah Presiden akan mendengar suara rakyat atau suara elit partai. Ya terpulang pada nurani Presiden sebagai pemimpin rakyat, mana yang mau ia kedepankan. Mana yang mau dahulukan," kata Jimly Asshiddiqie.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, mantan capres 2014 Prabowo Subianto menegaskan dukungan politiknya kepada Jokowi selaku Presiden RI, termasuk soal pencalonan Kapolri.
"Nah untuk urusan pengangkatan (Kapolri), itu sebetulnya adalah tugas dan hak eksekutif (Presiden). Kami atau saya sepakat tadi bahwa kita akan hormati apapun keputusan yang diambil oleh bapak Presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia. Saya yakin beliau akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan lain. Dan beliau akan memilih yang terbaik untuk kepentingan bangsa. Itu keyakinan saya," tegas Prabowo Subianto.
