Presiden Mesir menaikkan pajak penjualan atas rokok dan minuman keras, serangkaian kenaikan harga terbaru yang ditujukan untuk mengurangi defisit anggaran negara.
Keputusan yang diumumkan hari Minggu itu menaikkan pajak rokok lokal dan impor antara 25 hingga 40 sen per bungkus, tergantung dari merk rokok tersebut. Kenaikan dua kali lipat yaitu antara 100 hingga 200% diberlakukan pada bir, sementara kenaikan pajak bagi minuman keras jenis wine impor naik 150%.
Sejak dilantik menjadi presiden bulan lalu, mantan panglima militer Jendral Abdel Fattah El Sissi bertekad untuk mengambil keputusan tegas guna mengatasi krisis ekonomi di negara itu dan menyelesaikannya dalam waktu dua tahun.
El Sissi mengangkat isu yang paling sensitif yaitu subsidi energi, dengan secara bertahap menaikkan harga BBM hingga 80% pada akhir pekan ini. Sebelumnya pemerintah mengumumkan akan menaikkan secara bertahap biaya listrik.
Subsidi bahan pangan dan energi menghabiskan hampir seperempat anggaran negara. Meskipun ada beberapa rekomendasi yang disampaikan institusi keuangan internasional untuk memangkas subsidi, tidak seorang pemimpin Mesir pun berhasil mengangkat isu ini karena khawatir terjadinya kerusuhan di negara yang hampir 50% penduduknya hidup dalam kemiskinan dan bergantung pada bantuan pemerintah.
Berbicara pada beberapa editor media Mesir hari Minggu, El Sissi mengatakan keputusan untuk mencabut subsidi “sudah terlambat 50 tahun” dan menggambarkan hal itu sebagai bagian dari upayanya untuk mengembalikan Mesir ke “arah yang benar”.
Pemerintah Mesir juga telah menetapkan pajak properti yang baru dan berencana menetapkan skema baru untuk pajak bernilai tambah. El Sissi mengatakan keputusan untuk mencabut sebagian subsidi BBM akan memangkas anggaran sebesar 7 milyar dolar, yang bisa digunakan untuk layanan kesehatan, pendidikan dan gaji.
Perundingan tentang pinjaman dengan IMF tahun 2011 memusatkan perhatian pada pemangkasan subsidi dan pajak baru, tetapi hal ini tersendat-sendat karena pemerintah khawatir terjadinya gejolak sosial.
Awal tahun ini upah minimum rata-rata bagi pekerja sektor publik naik menjadi 171 dolar per bulan dari sebelumnya sekitar 50 dolar per bulan, tetapi hanya diberlakukan bagi 5 juta dari 27 juta angkatan kerja Mesir. El Sissi juga menetapkan upah maksimum bagi pegawai pemerintah yaitu sekitar enam ribu dolar per bulan.
Dalam pergolakan selama tiga tahun terakhir, defisit anggaran negara berada pada sekitar 12% atau lebih tinggi, cadangan mata uang asing naik tajam, pendapatan dari sektor pariwisata anjlok, sementara para investor kabur karena ketidakpastian politik. Angka pengangguran juga naik menjadi lebih dari 13%.
Keputusan yang diumumkan hari Minggu jelas bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Mesir.
