Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting mengatakan, lembaganya akan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti untuk memprotes pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).
Menurut Miko, proses hukum terhadap mantan ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri itu masih berjalan di kepolisian menyusul diserahkannya berkas kasus rekening gendutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejaksaan Agung.
Kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan juga Presiden Jokowi, kata Miko, akan semakin merosot dan publik tidak akan percaya adanya semangat reformasi di tubuh kepolisian.
Miko juga menilai pelantikan Budi sebagai wakapolri terlihat janggal karena dilakukan secara tertutup. Ia meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi karena dengan diangkatnya Budi menjadi wakapolri maka kasus korupsi yang menimpanya dipastikan tidak akan terusut.
Seharusnya, lanjut Miko, Presiden Jokowi tidak merestui atau menyetujui pelantikan Budi.
"Presiden bisa mewanti-wanti kepada Kapolri bahwa dalam memilih Wakapolri jangan sampai ada orang-orang yang masih dalam proses hukumnya dipilih sebagai wakapolri. Masyarakat makin tidak percaya terhadap penegakan hukum dan sebagainya karena dari proses hukum yang ada," ujarnya kepada VOA, Kamis (23/4).
Hal yang sama juga diungkapkan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, yang mengatakan bahwa pengangkatan Budi Gunawan berpotensi memunculkan matahari kembar atau dualisme kepemimpinan dalam tubuh Polri.
Ade mengatakan Budi dan Badrodin kurang bisa menjalin kerjasama yang baik karena mereka saling berseberangan. Baik Budi maupun Badrodin sama-sama memiliki pendukung yang kuat di bawahnya dan ini sangat mengganggu proses pemberantasan korupsi dan merugikan publik dalam pemberantasan korupsi, ujar Ade.
"Dualisme kemudian dari kesungguhan pemberantasan korupsi mengingat catatannya Pak BG. Pak BG kan dekat dengan politisi yang berkuasa padahal kalau kita lihat praktik korupsi paling banyak korupsi politik yang melibatkan kekuatan politik. Nah ini harus diantisipasi, makanya harus terus diawasi," tambahnya.
Ade mengatakan, dalam pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, ICW mengusulkan adanya pertemuan reguler antara publik dan kepolisian soal penanganan kasus.
Komjen Badrodin mengakui tidak mengkonsultasikan keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) soal jabatan wakil kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo. Wanjakti memutuskan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dipilih sebagai Wakapolri.
Badrodin menjelaskan, konsultasi dengan Presiden sudah dilakukan sebelum Wanjakti menggelar sidang. Saat itu, Presiden menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan wakil kepala Polri ke Wanjakti.
Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center Jakarta membenarkan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada internal Polri perihal penunjukan Wakapolri.
"Saya memberikan kesempatan kepada Kapolri untuk memperkuat kinerja Polri. Jadi saya sudah perintahkan untuk memperbaiki baik itu pemerintahan, mekanisme kerja di internal,kemudian juga pengawasan kemudian juga pembenahan SDM-SDM yang ada," ujarnya.
