Sebuah pengadilan di Rusia mempertimbangkan permohonan tim jaksa untuk melarang organisasi-organisasi yang didirikan oleh pemimpin oposisi yang kini dipenjara, Alexei Navalny.
Bersamaan dengan pemberlakuan undang-undang baru, keputusan untuk melarang organisasi itu akan melarang orang-orang yang terkait organisasi tersebut untuk menduduki jabatan publik, termasuk kursi di parlemen; keputusan penting sebelum pemilu parlemen September nanti.
Jaksa telah meminta pengadilan kota Moskow untuk menyatakan Foundation for Fighting Corruption (Yayasan Pemberantasan Korupsi) pimpinan Navalny dan kantor-kantor kelompoknya di seluruh Rusia sebagai organisasi ekstremis.
Pengacara dalam kasus itu mengatakan pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan putusan hari Rabu (10/6).
Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putih menandatangani undang-undang yang melarang anggota organisasi yang telah dinyatakan sebagai kelompok ekstremis, untuk mencalonkan diri bagi jabatan publik. Langkah ini dengan cepat disetujui anggota-anggota parlemen Rusia.
Jika pengadilan melarang organisasi Navalny, maka hal ini bisa jadi akan mengakhiri jaringan politik besar yang didirikannya untuk menentang cengkeraman kekuasaan Putin.
Navalny, pengecam Putin yang paling sengit, saat ini sedang menjalani hukuman penjara 2,5 tahun karena melanggar pembebasan bersyarat atas hukuman melakukan penggelapan tahun 2014. Navalny bersikeras tuduhan-tuduhan itu bermotif politik.
Navalny ditangkap Januari lalu di Rusia setelah menghabiskan waktu selama lima bulan di Jerman untuk memulihkan diri dari keracunan racun syaraf yang menurutnya dilakukan oleh Kremlin. Rusia telah membantah tuduhan itu.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman hari Rabu mengatakan kasus pengadilan Navalny merupakan contoh bagaimana Presiden Putin menunjukkan ketegasan dirinya menjelang pertemuan dengan Presiden Amerika Joe Biden.
“Tampaknya kelompok Navalny telah dilarang,” ujar Sherman dalam sebuah pertemuan virtual yang dilangsungkan oleh German Marshall Fund of the USA. “Satu cara untuk menyatakan sesuatu menjelang pertemuan dengan Presiden Biden, bahwa inilah kami dan Anda tidak dapat menggertak kami.”
Sherman juga mengatakan ia berharap Biden akan berbicara dengan Putin tentang insiden peracunan Navalny dan masalah hak asasi manusia lainnya ketika melangsungkan pertemuan di Jenewa Rabu depan (16/6). [em/lt]
