Sasaran dari gerakan terorisme kini tidak lagi fasilitas asing milik pemerintah Amerika Serikat atau negara lainnya, melainkan aparat pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Mereka bahkan menjadikan kepala negara sebagai target utama. Untuk itu, seluruh rakyat diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal tersebut kepada pers, di Bandara Internasional Halim Perdanakusumah, Senin pagi.
“Yang kita hadapi ini sesungguhnya adalah mereka yang sejak 10 tahun lalu memimpin, merencanakan dan melakukan aksi-aksi terorisme dan merekrut anggota-anggota baru. Yang dulu sasarannya asing tapi kini mereka menjadikan bangsa sendiri, negara sendiri, pemerintahan sendiri sebagai sasaran. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, untuk menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan kita semua,” ujar Presiden Yudhoyono.
Presiden juga menegaskan ia tidak mendukung pendirian negara Islam, yang sering disebut-sebut para tersangka teroris dalam berbagai dokumen yang ditemukan polisi.
“Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tapi kita mengadopsi nilai-nilai Islam dalam praktik berbangsa dan bernegara. Tapi, kelompok ini memaksa untuk mengubah konsititusi kita, tentu ini sesuatu yang tidak bisa diterima.”
Pada masa pemerintahan Orde Lama, konsep Negara Islam Indonesia (NII) pernah ada dalam sejarah politik di Indonesia. Namun, konsep ini tidak pernah diterapkan, karena ditolak oleh beberapa daerah di Indonesia Timur yang non-Muslim. Disusul kemudian dengan sejumlah pemberontakan bersenjata dengan TNI, seperti di Aceh dan Jawa Barat. Pengamat politik dan cendekiawan Islam banyak yang menduga, gerakan-gerakan radikal muncul dari keinginan menghidupkan kembali konsep NII.
Dari sisi penindakan, kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala menilai tidak ada pilihan lain bagi polisi selain menembak di tempat, karena pergerakan kelompok ini tidak terduga-duga.
“Dari 95 persen kontak senjata dengan teroris itu, sifatnya duel yang sengit dan berbahaya bagi polisi sendiri dan masyarakat. Maka sangat bisa diterima kalau di setiap kontak dengan teroris, polisi langsung memberikan situasi alert (waspada) yang tingi, di mana langsung masuk ke situasi tembak mati tanpa peringatan,” ujar Profesor Adrianus.
Adrianus menambahkan pula, operasi pengejaran dan penindakan teroris di Indonesia adalah yang paling sederhana, dibandingkan dengan di negara-negara lain. Hal ini karena jumlah pasukan polisi dan anggaran yang pas-pasan.
“Ada kegiatan yang panjang dan berat, mulai dari pemantauan, penyidikan, penumpasan, lalu pembinaan kembali, pemantauan lagi, itu dilakukan di bawah payung hukum dan beberapa lembaga negara dan ditopang oleh anggaran yang cukup,” kata Adrianus.
Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri pekan lalu, mengumumkan pembongkaran plot pembunuhan sebuah kelompok terhadap Presiden SBY, yang sedianya direncakan akan berlangsung pada hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang.
