Sejumlah wali kota dan pejabat setempat dari 10 kota di delapan negara di Asia Timur, berkumpul di Surabaya, Indonesia, dalam pertemuan yang bertajuk Growing Up Urban Summit. Bersama UNICEF, kota-kota dengan penduduk padat ini merumuskan penanganan masalah perkotaan agar menjadi tempat tinggal yang layak bagi anak.
UNICEF memperkirakan sekitar 30 persen anak di Asia Timur, atau sekitar 800 juta anak akan tinggal di perkotaan pada 2030. Kehidupan anak-anak itu sepenuhnya bergantung pada lingkungan perkotaan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan. Selama dua hari (6-8 Mei 2018) di Surabaya, UNICEF dan para Wali Kota dari 1delapan negaradi Asia Timur akan merumuskan masa depan suatu bangsa dan kota yang barkaitan dengan tumbuh kembang anak.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merupakan salah satu kepala daerah yang dinilai berhasil membangun kota yang ramah anak. Risma mengatakan, persoalan anak menjadi perhatian serius dalam pembangunan Kota Surabaya. Surabaya tidak hanya hanya berusahamemenuhi kebutuhan anak di bidang pendidikan, gizi, dan tempat bermain, namun juga menyiapkan anak menghadapi kemajuan teknologi informasi.
“Kita siapkan broadband learning center, begitu kita siapkan free wifi itu kan kontennya kita bisa batasi itu yang masuk ke situ. Kemudian kita juga lakukan sweeping, jadi di sekolah-sekolah itu kan kita sering periksa gadgetnya anak-anak, itu kontennya apa saja yang ada di situ. Nah, itu kita lakukan, karena dampak itu luar biasa. Banyak kan kita baca di media itu, anak-anak kecanduan itu sampai histeris gitu, karena kalau sudah kecanduan itu tidak jauh bahayanya seperti narkoba,” kata Tri Rismaharini.
Sebagai tuan rumah Growing Up Urban Summit, Kota Surabaya dianggap memiliki banyak program kepedulian terhadap anak. Risma menegaskan, enjadikan kota layak anak bukan hanya memperhitungkan kuantitas tapi kualitas.
“Bukan kuantitatif tapi ke kualitatif, contohnya misalkan saya mencoba mengukur indikator anak yang meraih prestasi, nah itu bagus. Kemudian dari sisi dulu misalkan gizi kita bagus, tapi masalahnya kan bukan hanya itu. Contohnya misalkan anak-anak bagaimana tidak kecanduan gadget, kemudian bagaimana anak-anak dapat internet yang sehat, itu juga salah satu indikatornya. Jadi maksudnya, pengalaman-pengalaman dari beberapa kota ini bisa kita jadikan antisipasi untuk anank-anak bisa menjadi jauh lebih aman dan nyaman tinggal di Kota Surabaya,” jelas Risma.
Selain Surabaya, Kota Surakarta atau Solo, juga menjadi salah satu kota layak anak di Indonesia yang diundang untuk berbagi pengalaman dengan kota-kota lain di Asia Timur. Wali Kota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, pemerintah pertama-tama harus membuat kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan anak. Tidak hanya memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, pemerintah daerah harus memikirkan kebutuhan jangka panjang anak agar kelangsungan hidupnya dapat terjamin.
“Kebijakan tentang politik anggaran itulah yang utama, ke satu saya mempunyai gagasan untuk menyiapkan air tanah, air bersih, 20-30 tahun ke depan itu kalau kita tidak sekarang (menyiapkan), anak-anak cucu kita tidak akan kebagian air bersih besok," kata F.X. Hadi Rudyatmo, Wali Kota Surakarta.
"Sekarang ini kita TPS (tempat pembuangan sementara sampah) yang ada, 58 TPS yang di tengah permukiman itu kita tutup, kita jadikan taman cerdas, kita jadikan taman bermain. Lantas investasinya cukup mahal, tapi kemahalan investasi ini nanti yang akan menikmati anak-anak dan cucu-cucu saya (kita) besok, bukan saya secara pribadi. Kalau tidak mau investasi untuk anak, ya jangan jadi pelayan masyarakat,” jelasnya.
Direktur Regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Karin Hulshof mengatakan, kemiskinan masih menjadi persoalan umum di banyak kota. Meski demikian, menurutnya, kemiskinan seharusnya tidak menghalangi pemerintah untuk mengembangkan inovasi yang bisa mewujudkan kota layak anak.
“Kriteria kota yang ramah anak adalah saat kita melihat wajah mereka, maka kita dapat melihat pelayanan yang diberikan kepada setiap anak. Bagi Unicef sangat penting bahwa mereka mendapat pelayanan, mereka juga dapat pergi ke sekolah sebagai bentuk kemajuan suatu kota. Memastikan semuanya mendapatkan makan yang layak, karena banyak kota yang tidak demikian. Jadi penting bahwa kita bekerja untuk setiap anak, dan juga termasuk ibu hamil,” kata Karin Hulshof. [pr/ab]
