Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu (17/5) melantik pemerintahannya, setelah kebuntuan politik selama satu setengah tahun.
Minggu depan Netanyahu akan menjalani sidang pengadilan atas tuduhan korupsi, tetapi minggu lalu Mahkamah Agung mengizinkannya untuk membentuk pemerintahan.
Pembagian kekuasaan yang kontroversial antara Netanyahu dan pesaingnya dari kelompok oposisi di Partai Biru dan Putih, Benny Gantz, menunjukkan bahwa Netanyahu akan menjadi perdana menteri selama 18 bulan sebelum menyerahkan kedudukannya kepada mitra barunya itu.
Orang-orang yang menentang kesepakatan pembagian kekuasaan itu mengatakan jabatan “perdana menteri alternatif” itu ilegal.
Kabinet Israel ini memiliki 36 menteri, yang terbanyak dalam sejarah negara itu.
Kesepakatan pembagian kekuasaan ini tercapai setelah hasil tiga pemilu yang tidak meyakinkan. Gantz sebelumnya mengatakan akan menolak pembagian kekuasaan apapun dengan pemimpin yang akan menghadapi sidang pengadilan itu, tetapi baru-baru ini mengubah posisinya dengan mengatakan ia ingin membantu Israel bangkit dari pandemi virus corona tanpa perlu memikirkan kemungkinan dilangsungkannya pemilu keempat.
Pengadilan Israel akhir tahun lalu mendakwa Netanyahu melakukan penyuapan, kecurangan dan pelanggaran kepercayaan; termasuk tuduhan menjanjikan bantuan politik pada beberapa taipan media dengan imbalan hadiah-hadiah mewah atau liputan media yang menguntungkan dirinya. Netanyahu menyangkal dakwaan itu dan menyebut dirinya sebagai korban perburuan politik yang dicari-cari. Ia dijadwalkan untuk disidang pada 24 Mei mendatang.
Berdasarkan aturan hukum di Israel, menteri-menteri pemerintahan yang didakwa pengadilan harus mundur. Tetapi belum jelas apakah aturan hukum itu juga berlaku bagi perdana menteri atau apakah ia diijinkan untuk membentuk pemerintahan walaupun menghadapi sidang pengadilan. [em/ii]
