Sri Mulyani Indrawati kembali muncul dalam konstelasi politik pemerintahan Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.
Kepada wartawan usai pelantikan 12 Menteri Negara Kabinet Kerja dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Istana Negara Jakarta Rabu (27/7) sore, Sri Mulyani mengapresiasi penunjukan dirinya sebagai menteri keuangan oleh Presiden Jokowi. Sri Mulyani juga menyatakan siap bekerjasama dengan para menteri di Kabinet Kerja.
"Saya merasa terhormat, diminta kembali oleh Bapak Presiden untuk bisa bekerjasama, bersama para menteri kabinet yang lain. Untuk bisa menjalankan di sisa masa kabinet ini. Semoga itu bisa dicapai," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi secara khusus meminta dirinya untuk memperkuat tim ekonomi, khususnya dari sisi fiskal atau penganggaran. Lebih lanjut Sri Mulyani berharap bisa menggunakan seluruh instrumen baik dari sisi anggaran, kebijakan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Jika hal itu bisa dilakukan, menurut Sri Mulyani, perekonomian Indonesia dapat bertahan dari tekanan perekonomian global saat ini.
"Dan di sisi lain terus memperkuat pondasi ekonomi kita, apakah dari sisi masyarakat, apakah dari sisi private sector, dan juga dari sisi tata kelola pemerintahan. Saya kira itu pesan yang paling penting yang akan saya perhatikan tentu saja di dalam melihat seluruh aspek dari APBN dan kegiatan dari anggaran, dan kebijakan fiskal yang sudah ditetapkan maupun yang akan kita tetapkan," tambahnya.
Sri Mulyani menjelaskan, dirinya akan melihat pencapaian kerja dari Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, termasuk kesepakatan kebijakan ekonomi antara pemerintah dengan DPR.
"Tentu saja di dalam mengelola perekonomian, kinerja dalam sisi penciptaan lapangan kerja, dari sisi pengentasan kemiskinan, dari sisi isu-isu yang harus ditangani secara sungguh-sungguh untuk bisa menciptakan pertumbuhan dan kepercayaan dari masyarakat itu akan saya perhatikan," jelasnya.
Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia memastikan sudah ada komunikasi Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dengan Jokowi perihal pengunduran diri Sri Mulyani dari Bank Dunia. Jim Yong Kim juga telah memberitahukan seluruh anggota Board of Directors mengenai keputusannya untuk mundur dan menerima tawaran Presiden Jokowi.
"Tadi malam Presiden Jim Kim telah memberitahukan kepada seluruh 25 Board of Directors mengenai keputusan saya untuk mengundurkan diri dan menerima tawaran dari Presiden Jokowi. Tentu ada banyak reaksi karena saya sedang di tengah-tengah banyak sekali kegiatan Bank Dunia. Namun mereka memahami pentingnya untuk memperkuat perekonomian Indonesia," tutur Sri Mulyani.
Bank Dunia, menurut Sri Mulyani, melihat Indonesia sebagai negara yang diharapkan bisa mencapai dua tujuan yang sesuai tujuan Bank Dunia yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengakselerasi proses percepatan pemerataan kesejahteraan terutama kelompok 40 persen terbawah.
Roy Mandey, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, kepada VOA mengapresiasi dipilihnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan oleh Presiden Jokowi.
"Jadi pengalaman beliau untuk membaca situasi ekonomi makro itu yang kita harapkan, secara pengalaman beliau selama di Bank Dunia tentunya. Sehingga bisa mengantisipasi gejolak ekonomi global yang terjadi. Dan bagaimana membuat Indonesia tetap memiliki daya saing dan posisi keuangan yang tetap kuat, tanpa tergantung dan diganggu oleh situasi ekonomi global," ujar Roy.
Sri Mulyani adalah nama yang tidak asing di telinga publik. Kiprahnya dikenal sejak menjabat sebagai Kepala Bappenas pada awal periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertama, kemudian berlanjut sebagai Menteri Keuangan.
Prestasi Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai Menkeu terbaik se-Asia versi Emerging Markets 10 tahun lalu, serta perempuan paling berpengaruh nomor 23 di dunia versi Forbes pada 2008. Sri Mulyani juga menjadi perempuan pertama dan satu-satunya yang menjadi Managing Director dan COO Bank Dunia.
Dalam perjalanan kariera Sri Mulyani, keputusannya sebagai Menkeu semasa pemerintahan SBY-Jusuf Kalla untuk memberikan bailout kepada Bank Century ketika krisis terjadi pada 2008, membuatnya harus diperiksa oleh KPK pada 2013. Nama besar lain yang diperiksa dalam kasus ini adalah Jusuf Kalla dan Boediono (saat kasus Century menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia). [aw/uh]
