Partai berkuasa di Sudan telah mengukuhkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan staus kewarganegaraan ganda kepada rakyat Sudan Selatan, setelah negara itu mengatakan akan mengizinkan kewarganegaraan ganda.
Kewarganegaraan adalah masalah utama yang belum tuntas antara kedua negara bertetangga, yang secara resmi terpisah sejak Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli itu.
Jurubicara Partai Kongres Nasional Sudan, Ibrahim Ghandur, mengatakan, pemerintah tidak akan memperpanjang status kewarganegaraan ganda bagi Sudan Selatan karena rakyat Sudan Selatan -- melalui pemungutan suara -- telah memutuskan secara meyakinkan untuk memisahkan diri dari Utara.
Ghandur juga mengatakan jika rakyat Sudan Selatan diberi kewarganegaraan ganda, jutaan rakyat Sudan Selatan akan bertahan di Utara, sehingga partai berkuasa di Sudan Selatan akan mengelola sumber daya alam yang berlimpah dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit.
Banyak warga Sudan Selatan melarikan diri ke Utara selama perang saudara yang berlangsung 21 tahun dan merusak banyak wilayah Selatan.
