BANGKOK —
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menghadapi tekanan ekonomi agar menghentikan upaya membungkam kelompok oposisi dan memulihkan kebebasan mendasar di negara tersebut.
Uni Eropa mengatakan kepada Kamboja, Jumat (5/10), bahwa negara itu akan kehilangan akses bebas pajak ke pasar Uni Eropa karena tindakannya tidak menghormati standar hak asasi dan hak buruh yang tercantum dalam preferensi perdagangan yang diberikan kepada Kamboja sebagai negara sedang berkembang.
Kecuali pemerintah Kamboja mengambil tindakan mengatasi kemunduran ke arah otokrasi termasuk menghidupkan kembali kelompok oposisi yang dilarang dalam enam bulan ke depan, maka Uni Eropa akan mencabut preferensi tersebut. [al]
