Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI) di Jakarta pada Selasa (30/1). Deputi Sekjen TII, Wawan Suyatmiko mengatakan CPI Indonesia pada 2023 mengalami stagnasi di poin 34 sama dengan tahun sebelumnya. Namun, dari segi peringkat melorot ke posisi 115 dari peringkat 110 pada 2022. Selain itu, poin CPI Indonesia 2023 juga jauh dari rata-rata global yakni 43 poin atau rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 45 poin.
"Ini menjadi catatan, dengan skor yang stagnan dan ranking bisa turun, ini menjadi pertanda buruk. Kalau kita ingin menuju negara dengan demokrasi penuh dan akses keadilan yang merata," jelas Wawan di Jakarta, Selasa (30/1).
Ditambahkannya, stagnasi skor CPI Indonesia pada 2023 memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi yang masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Sikap abai terhadap pemberantasan korupsi tersebut terlihat dari pelemahan KPK, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Termasuk munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas dan sikap tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.
Sayangnya stagnasi skor CPI Indonesia tidak berbeda dengan skor rata-rata CPI global yakni 43 yang sudah terjadi dalam 8 tahun terakhir. Ini artinya secara global tidak ada perubahan signifikan dari pemimpin dan elite politik global untuk mengubah situasi. Termasuk skor CPI di Asia Pasifik yang hanya berubah 2 poin sehingga tidak ada perubahan signifikan.
"Dan temuan kami menyatakan 2/3 lebih negara di dunia ini berada di bawah rata-rata CPI Global yakni 43 poin. Artinya hanya 1/3 negara yang CPI-nya bagus," tambahnya.
Denmark Raih Peringkat CPI Terbaik
Adapun lima negara yang skor CPI-nya bagus, yaitu Denmark (90 poin), Finlandia (87 poin), New Zealand (85 poin), Norwegia (84 poin), dan Singapura (83 poin). Sedangkan negara yang memiliki skor CPI rendah yaitu Somalia, Syria, Yaman, Sudan Selatan, dan Venezuela.
Untuk itu, Wawan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar CPI Indonesia bisa meningkat pada tahun depan. Antara lain yaitu kepada pemerintah, penyelenggara dan peserta pemilu agar menjamin pemilu yang demokratis dan berintegritas agar terpilih kandidat yang berkualitas. Selain itu, TII meminta negara melindungi hak warga negara untuk mengakses keadilan dan melawan impunitas serta korupsi.
Tanggapan Timses Pasangan Capres dan Cawapres
Co-Captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong menyoroti penurunan ranking Indonesia dalam riset CPI 2023. Menurutnya, ranking tersebut menunjukkan daya saing dan posisi Indonesia dalam persaingan regional maupun global. Karena itu, ranking ini juga akan berpengaruh terhadap investasi, promosi produk ekspor, dan sebagainya.
"Dalam pengalaman saya pengaruhnya besar. Saya suka bilang orang itu suka berinvestasi dengan orang yang mereka percaya. Jadi skor ini merusak reputasi Republik," ujar Lembong menanggapi riset ini, Selasa (30/1).
Karena itu, Lembong menyampaikan bahwa Pasangan Anies-Muhaimin akan mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelumnya sehingga KPK bisa menjadi lembaga independen. Ia juga menyebut kandidatnya akan melakukan reformasi sistem pendanaan partai politik untuk mencegah terjadinya korupsi.
Menurutnya, pendanaan negara untuk partai politik dapat menyelamatkan uang negara ketimbang dibiarkan seperti sekarang yang memungkinkan partai mengakali peraturan dan lain sebagainya untuk pendanaan partai politik.
Sementara itu, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Alpha, Fritz Edward Siregar menanggapi CPI 2023 yang diluncurkan TII secara normatif. Ia meminta publik tidak hanya melihat skor CPI Indonesia 2023 melainkan juka skor pada 2019 yang pernah mencapai 40 poin. Skor ini lebih tinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.
"Artinya dari cara pandang saya memang masih ada pekerjaan yang perlu kita lakukan. Tapi kita lebih baik dari zaman yang pernah saat masa reformasi dimulai itu yang harus jadi catatan kita di awal," jelas Fritz.
Fritz menambahkan pasangan Prabowo-Gibran juga memiliki visi misi reformasi politik hukum dan birokrasi untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, ia menegaskan kandidatnya memiliki political will yang dibuktikan belum pernah dipanggil oleh lembaga antirasuah KPK. Adapun untuk perbaikan partai politik, pasangan 02 akan menyiapkan kader-kader terbaik di partai-partai politik.
Timses pasangan Ganjar-Mahfud memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Thomas Lembong. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai skor buruk ICP 2023 Indonesia dapat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pengamalamannya ketika menjadi konsultan legal dan duta besar Indonesia untuk Norwegia, bahwa salah satu hambatan investasi masuk ke Indonesia adalah korupsi.
"Pada zaman Jokowi pembatasan korupsi itu dibunuh. Pada periode satu pemerintahan Jokowi, kita masih melihat angka kenaikan CPI, tapi setelah itu periode kedua dengan revisi UU KPK, KPK memang secara sistematis dimatikan," ujar Todung.
Todung menambahkan kandidat mereka akan mengedepankan pencegahan kasus korupsi dan tindakan represif seperti operasi tangkap tangan untuk memberantas korupsi. Selain itu, kata dia, Ganjar-Mahfud juga akan berupaya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelumnya untuk penguatan pemberantasan korupsi. [sm/em]
Forum