Pemerintah Ukraina mengatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan penting dengan para pemegang obligasi internasional untuk meringankan beban utang publik, sebuah langkah yang akan membantu negara tersebut menghindari default pada saat mencoba pulih dari kerugian yang ditimbulkan oleh perang.
Sebagai bagian dari kesepakatan, investor yang memiliki obligasi Ukraina akan memberikan 20 persen kepemilikan mereka, mengurangi $19 milyar utang negara hingga menjadi $15,5 milyar, kata Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk kepada pemerintah.
Kesepakatan itu juga akan memperpanjang periode pembayaran obligasi pemerintah setiap empat tahun hingga 2027. Pembayaran obligasi akan tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi, yang terpukul akibat perang separatis di timur. Ukraina tidak akan membayar apapun untuk obligasi tersebut jika ekonomi tumbuh kurang dari tiga persen per tahun.
Keringanan pembayaran utang ini merupakan bagian dari program dukungan keuangan yang lebih luas, yang disepakati oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
IMF pada bulan Februari mengumumkan akan menaikkan dana sekitar $40 miliar untuk Ukraina. Sekitar $15,5 juta dari jumlah tersebut adalah pinjaman baru dari IMF, dan jumlah yang lebih kecil dari sumber lain. Lebih dari sepertiga total jumlah tersebut dimaksudkan untuk diakses setelah renegosiasi utang.
Awal bulan ini, IMF memberikan Ukraina penilaian positif untuk upaya reformasi ekonomi dan sistem politik Ukraina, tetapi tetap bersikeras untuk menyepakati perjanjian keringanan utang dengan pemegang obligasi swasta.
Ekonomi Ukraina mencatat kemajuan yang menakjubkan sebesar 17,6 persen pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saat meletusnya konflik separatis di wilayah timur.
Pemerintah menyambut baik kesepakatan keringanan pembayaran utang sebagai "langkah penting menuju stabilitas makroekonomi, menciptakan ekonomi yang sehat dan menarik investasi internasional. ''
Menteri Keuangan Natalie Jaresko mengatakan Ukraina akan menggunakan simpanan 20 persen untuk mengatasi masalah sosial dan pertahanan nasional.
