Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyerukan sanksi internasional terhadap penjualan senjata ke Libya yang mencakup larangan finansial dan perjalanan untuk penyeludup dan pedagang manusia yang telah melakukan pelanggaran terhadap pengungsi dan migran.
"Kita harus mengambil langkah radikal," kata Vincent Cochetel, perwakilan khusus untuk Mediterania Tengah.
Sebuah studi UNHCR baru yang dikeluarkan hari Senin (3/7) menelusuri penyiksaan dan eksploitasi pengungsi dan migran di Libya yang memaksa mereka melakukan perjalanan dengan kapal penyeludup dari Laut Mediterania ke Italia.
PBB melaporkan terdapat 84.830 pengungsi dan migran yang datang ke Italia tahun ini, naik 18 persen dari 2016. Diperkirakan sedikitnya 2.070 orang meninggal saat melintasi lautan.
"Kita harus menghentikan ekonomi penyeludupan di Libya," kata Vincent. "Sejumlah negara membeli minyak seludupan dari Libya dari komunitas yang juga melindungi pedagang manusia."
"Kita perlu melakukan upaya lebih banyak dalam menyebarkan identitas pelaku dan mempermalukan mereka, kita harus lebih berupaya untuk membekukan aset dan memberlakukan larangan perjalanan terhadap beberapa penyelundup manusia di Libya," katanya.
Studi tersebut, yang berlangsung antara Agustus 2016 dan Maret 2017, mendapati sebagian besar pengungsi dan migran Afrika di Libya adalah para pemuda yang pergi sendiri, dan perempuan, terutama dari Afrika Barat dan Tengah, dan mereka adalah korban perdagangan manusia.
Menurut laporan tersebut, jumlah anak yang bepergian tanpa didampingi keluarga meningkat dan kini "mewakili sekitar 14 persen dari semua kedatangan di Eropa melalui rute Mediterania Tengah." Laporan itu juga menyebutkan anak-anak tersebut sebagian besar datang dari Eritrea, Gambia, dan Nigeria.
Meskipun banyak dari mereka yang tiba di Libya dikategorikan sebagai para migran yang keluar dari negaranya karena alasan ekonomi, pihak berwenang Libya mengakui bahwa kehidupan orang-orang di daerah tersebut akan terancam apabila mereka dipulangkan. Mereka datang dari Suriah, wilayah Palestina, Eritrea, kawasan Darfur di Sudan, kawasan Oromo di Ethioia, Somalia, dan Irak.
"Namun, kami sedang membujuk pihak berwenang untuk mengadvokasikan hak-hak suaka bagi mereka yang membutuhkan suaka khususnya bagi mereka yang berasal dari negara-negara tertentu seperti perempuan Mali yang terancam oleh Boko Haram," kata Nisreen Rubaian, asisten perwakilan UNHCR untuk Libya.
Ia mengatakan warga Nigeria, yang paling banyak mengungsi, tidak boleh dianggap sebagai migran ekonomi.
"Kita tidak bisa menghiraukan fakta bahwa mungkin ada beberapa kelompok minoritas yang datang dari daerah yang dikuasai Boko Haram atau al-Shabab dan mungkin terancam persekusi apabila mereka kembali ke negara asalnya,” tambahnya.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan 70 persen dari mereka yang datang ke Libya bermaksud untuk tinggal di negara itu, sedangkan 30 persen lainnya menganggap Libya sebagai tempat transit dalam perjalanan ke Eropa.
Marie-Cecile Darme, salah seorang penyusun studi UNHCR tersebut mengatakan hasil dari wawancara dengan 140 orang menunjukkan 55 persen ingin menetap di Libya. Namun demikian, ia menambahkan sampel survei ini hanya terfokus pada orang-orang dari tujuh negara yang terancam dan tidak meliputi komunitas migran yang lebih luas.
"Harus diperhatikan bahwa meskipun mereka ingin menetap di Libya ketika pertama kali datang ke sana, ketika mereka menjalani realita dan ditangkap, lalu barangnya dicuri, dirampok, mengalami perlakuan tidak mengenakkan akibat ras mereka dari masyarakat luas, terutama bagi warga Afrika sub-Sahara, banyak dari mereka akan berubah pikiran."
"Sebagian dari orang-orang yang kami wawancara melaporkan mereka awalnya ingin menetap di Libya, tapi mereka lalu ditahan, disiksa agar keluarga mereka mengirimkan uang lebih dan dipaksa naik ke kapal," katanya. "Jadi, akhirnya mereka tidak meneruskan niat mereka."
Vincent Cochetel mengatakan kepada VOA bahwa usaha penyeludupan yang bernilai milyaran dolar telah berkembang menjadi industri kriminal trans-nasional.
"Pelaku penyelundupan ini berkebangsaan sama dengan para migran atau pengungsi di Libya," katanya.
"Milisi yang mengontrol jalan di Libya — sampai ke pantai … adalah milisi yang sama yang mengontrol atau menghambat lalu lintas jalan tersebut. Mereka yang mengatur operasi penyelundupan di pantai atau pembelian minyak selundupan.
"Semuanya berujung pada kantong yang sama," katanya.
Vincent menegaskan bahwa perdagangan manusia adalah tindak kriminal trans-nasional dan dapat ditangani melalui komisi sanksi PBB dan Uni Eropa.
"Di Libya, kini jumlah orang yang tewas akibat perdagangan manusia sama dengan jumlah orang yang tewas akibat senjata di Libya, jadi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia harus diumumkan dan dimasukan dalam daftar hitam." [ds/dw]
