Komisi Uni Eropa, Kamis (29/2) mengumumkan mereka akan mulai mengucurkan dana miliaran euro ke Polandia. Dana tersebut sempat dibekukan karena kebijakan pemerintah sebelumnya, yang menurut blok tersebut merupakan kemunduran besar terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Langkah ini sudah diperkirakan sebelumnya setelah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu menjanjikan “kabar baik” sebagai penghargaan kepada Perdana Menteri Polandia Donald Tusk atas usahanya membatalkan rangkaian tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah konservatif sebelumnya yang bertentangan dengan landasan hukum Uni Eropa.
Langkah yang diambil pada hari Kamis ini (29/2) memperkuat perubahan besar dalam hubungan kedua pihak. Kedua pihak secara terbuka berselisih setelah Partai Hukum dan Keadilan yang sangat nasionalis berkuasa pada tahun 2015 dan menerapkan reformasi yang menurut para kritikus menempatkan peradilan Polandia di bawah kendali politik.
Uni Eropa mengancam akan menangguhkan hak suara Polandia dan juga memblokir akses Polandia terhadap dana Uni Eropa bernilai puluhan miliar euro karena kekhawatiran terhadap sistem peradilan negara itu.
Upaya Tusk membatalkan perubahan sistem peradilan sejak ia menjadi perdana menteri pada bulan Desember mendapat sambutan hangat di hampir seluruh Uni Eropa.
“Sejauh ini, apa yang menjadi skor kami? Nilai A yang sangat bagus,” kata juru bicara Komisi Uni Eropa Eric Mamer. “Jadi mari kita terus bekerja, mendasarkan diri kita pada sesuatu yang merupakan kesuksesan luar biasa.”
Berdasarkan peraturan pembukuan Uni Eropa yang rumit, Polandia dapat menerima 600 juta euro ($650 juta) pertama dalam bentuk tunai dari dana bantuan 75 miliar euro ($80 miliar) yang tadinya akan diblokir selama beberapa minggu berikutnya.
Lebih banyak dana akan ditransfer setelah Polandia mengirim dokumen-dokumen yang belum terselesaikan dari proyek-proyek tersebut. Dana 6,3 miliar euro ($6,8 miliar) dari program 60 miliar euro ($65 miliar) untuk meningkatkan pemulihan akibat pandemi COVID-19 juga harus segera dicairkan.
Kemenangan Tusk dalam pemilu Oktober lalu sangat penting dalam mencapai perubahan itu. Komisi Uni Eropa kini mengakui bahwa upaya-upaya yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut telah dilakukan agar komisi itu dapat mulai menyalurkan dana tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut penuh dari Polandia, tindakan pembatasan dapat diterapkan kembali.
Terobosan dalam kebuntuan ini terjadi setelah Menteri Kehakiman Polandia Adam Bodnar mempresentasikan “rencana aksi” kepada para pejabat Eropa yang menguraikan rancangan undang-undang. Para pejabat Uni Eropa juga menekankan bahwa beberapa proposal dalam rencana Polandia tidak dapat menjadi undang-undang tanpa persetujuan Presiden Andrzej Duda, yang merupakan sekutu setia partai Hukum dan Keadilan. Masa jabatannya berlaku hingga tahun 2025.
Meskipun terdapat tantangan politik dalam negeri, Uni Eropa memutuskan bahwa ada dorongan hukum positif yang cukup untuk mulai mencairkan dana tersebut. Dana tersebut akan berasal dari dana Generasi Berikutnya Uni Eropa yang dimaksudkan untuk membantu negara-negara anggota blok tersebut pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan juga dari dana kohesi yang mendukung pembangunan infrastruktur.
Tak lama setelah Uni Eropa mengeluarkan sekitar 5 miliar euro ($5,4 miliar) untuk proyek energi bersih di Polandia, negara itu akan mengadakan pemilu lokal pada bulan April yang dapat semakin memperkuat posisi pemerintah saat ini di berbagai penjuru negara itu. [ab/ka]
Forum