Para pejabat Uni Eropa yang mengunjungi Burma mengisyaratkan akan meringankan lebih jauh sanksi-sanksi dalam pertemuan hari Senin dengan pemerintah sipil negara di Asia Tenggara itu.
Ketua Majelis Rendah Shwe Mann menjanjikan kepada Piebalgs bahwa pemilihan bulan April akan bebas dan adil. Uni Eropa mencabut larangan bepergian terhadap para pemimpin Burma bulan Januari dan menjanjikan tindakan lebih jauh jika reformasi berlanjut.
Pemerintah sipil Burma yang didukung militer mulai berkuasa setelah pemilu tahun 2010 yang dicemari oleh keluhan tentang terjadinya penipuan dan intimidasi. Namun, sejak itu pemerintah sipil itu telah membebaskan sejumlah tahanan politik, merundingkan gencatan senjata dengan pemberontak etnis dan mengizinkan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, kembali aktif berpolitik.
