DAKAR —
Sebanyak 420.000 orang telah mengungsi dari Mali utara sejak awal tahun karena konflik yang berkecamuk, mulai dari pemberontakan kelompok separatis Tuareg pada Januari sampai pendudukan oleh kelompok militan Islam terkait al-Qaida awal April.
Badan-badan bantuan mengatakan jumlah warga yang kehilangan tempat tinggal dan pengungsi bisa membengkak mencapai ratusan ribu kalau terjadi pertempuran baru pada 2013.
Sepuluh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu kemanusiaan yang bekerja di Mali mengeluarkan pernyataan bersama pekan lalu selagi Dewan Keamanan memberi lampu hijau bagi pengiriman pasukan Afrika ke Mali. Resolusi PBB itu tidak menyebut secara khusus kapan serangan itu akan dilakukan, walaupun para pejabat mengatakan, mungkin setelah September 2013.
Sepuluh kelompok bantuan mengatakan serangan militer itu akan “berdampak buruk bagi warga sipil dan perlu ada tindakan perlindungan bagi mereka.”
Direktur World Vision International di Mali, Justin Douglass, mengatakan krisis 2012 itu bertepatan dengan kekeringan dan kelangkaan pangan parah di seluruh kawasan Sahel.
“Ada lebih dari empat juta orang di Mali yang tidak punya cukup pangan…. Jika terjadi serangan militer, mereka yang akan melakukannya perlu mempertimbangkan kebutuhan warga yang sangat rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, karena mereka sudah mengalami stres. Melancarkan serangan militer tanpa mempertimbangkan nasib mereka hanya akan memperburuk situasi,” ujarnya.
Douglass mengatakan para perencana serangan militer perlu memastikan badan-badan bantuan bisa menjangkau warga sipil yang mengungsi dari pertempuran.
Semua kemungkinan nampaknya bakal terjadi pada 2013. Serangan teroris, kerusuhan politik atau meluasnya konflik ke Mali selatan atau negara-negara tetangga adalah hal yang bisa mempersulit bantuan kemanusiaan.
Pertempuran juga bisa menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur. Pengungsian mempertinggi risiko perebakan kolera dan membuat perempuan dan gadis remaja menghadapi risiko kekerasan seksual yang lebih besar.
Badan-badan bantuan itu mengatakan mereka mendukung upaya berkelanjutan untuk berunding dengan sedikitnya beberapa kelompok bersenjata di utara untuk mencari pemecahan damai dan berkesinambungan atas krisis itu.
Mereka mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus memastikan semua pasukan yang dilibatkan dalam serangan yang didukung secara internasional mendapat penyuluhan hukum internasional mengenai HAM dan pengungsi supaya mencegah mereka tidak mengganggu warga sipil dan harta mereka
Badan-badan bantuan mengatakan jumlah warga yang kehilangan tempat tinggal dan pengungsi bisa membengkak mencapai ratusan ribu kalau terjadi pertempuran baru pada 2013.
Sepuluh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu kemanusiaan yang bekerja di Mali mengeluarkan pernyataan bersama pekan lalu selagi Dewan Keamanan memberi lampu hijau bagi pengiriman pasukan Afrika ke Mali. Resolusi PBB itu tidak menyebut secara khusus kapan serangan itu akan dilakukan, walaupun para pejabat mengatakan, mungkin setelah September 2013.
Sepuluh kelompok bantuan mengatakan serangan militer itu akan “berdampak buruk bagi warga sipil dan perlu ada tindakan perlindungan bagi mereka.”
Direktur World Vision International di Mali, Justin Douglass, mengatakan krisis 2012 itu bertepatan dengan kekeringan dan kelangkaan pangan parah di seluruh kawasan Sahel.
“Ada lebih dari empat juta orang di Mali yang tidak punya cukup pangan…. Jika terjadi serangan militer, mereka yang akan melakukannya perlu mempertimbangkan kebutuhan warga yang sangat rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, karena mereka sudah mengalami stres. Melancarkan serangan militer tanpa mempertimbangkan nasib mereka hanya akan memperburuk situasi,” ujarnya.
Douglass mengatakan para perencana serangan militer perlu memastikan badan-badan bantuan bisa menjangkau warga sipil yang mengungsi dari pertempuran.
Semua kemungkinan nampaknya bakal terjadi pada 2013. Serangan teroris, kerusuhan politik atau meluasnya konflik ke Mali selatan atau negara-negara tetangga adalah hal yang bisa mempersulit bantuan kemanusiaan.
Pertempuran juga bisa menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur. Pengungsian mempertinggi risiko perebakan kolera dan membuat perempuan dan gadis remaja menghadapi risiko kekerasan seksual yang lebih besar.
Badan-badan bantuan itu mengatakan mereka mendukung upaya berkelanjutan untuk berunding dengan sedikitnya beberapa kelompok bersenjata di utara untuk mencari pemecahan damai dan berkesinambungan atas krisis itu.
Mereka mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus memastikan semua pasukan yang dilibatkan dalam serangan yang didukung secara internasional mendapat penyuluhan hukum internasional mengenai HAM dan pengungsi supaya mencegah mereka tidak mengganggu warga sipil dan harta mereka
