Amerika menyambut baik keputusan Jepang untuk memberlakukan kebijakan baru “pertahanan diri kolektif”, yang memungkinkan militernya terlibat dalam operasi-operasi yang lebih luas.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Marie Harf hari Selasa (1/7) menyambut baik pengumuman kebijakan baru Jepang itu dengan mengatakan Washington terus mengikuti perbincangan mendalam di Jepang dalam membela sekutu dan berpartisipasi dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB.
"Sebagaimana diketahui, aliansi Amerika-Jepang merupakan salah satu kemitraan keamanan kita yang paling penting. Dan kita menghargai upaya-upaya Jepang untuk memperkuat kerjasama keamanan itu dan juga upaya Jepang untuk mempertahankan keterbukaan dan transparansi selama proses pembuatan keputusan ini yang menghasilkan kebijakan baru ini," papar Marie Harf.
Menteri Pertahanan Amerika, Chuck Hagel menyebut kebijakan itu sebuah langkah penting bagi Jepang yang ingin berpartisipasi lebih besar bagi perdamaian dan keamanan regional dan global. Kebijakan baru itu, katanya juga mendukung upaya-upaya Amerika untuk memodernisasi sekutu Amerika melalui revisi pedoman bilateral untuk kerjasama pertahanan.
Bulan Oktober lalu, kedua negara sepakat untuk merevisi pedoman tahun 1997, yang dikatakan Hagel bertujuan untuk “lebih menyeimbangkan dan mengefektifkan aliansi, di mana kedua militer menjadi mitra penuh yang bekerja bahu-membahu …dan bersama mitra regional untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan”.
Jepang sebelumnya diatur oleh konstitusi yang dirancang Amerika yang memuat Pasal 9 yang menolak perang dan ancaman serta penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan, dan menyatakan angkatan daratan, laut dan udaranya, serta potensi perang, tidak akan pernah dipertahankan.
China yang terlibat dalam perselisihan wilayah dengan Jepang mengatakan Jepang menentang perjanjian pascaperang dan meningkatkan ketegangan regional. Tindakan itu juga ditentang oleh sebagian pihak di Korea Selatan yang seperti halnya China menjadi korban utama agresi penguasaan penjajahan Jepang pada abad ke 20.
Brad Glosserman, Direktur Eksekutif lembaga riset keamanan 'Pasific Forum' yang berbasis di Hawaii mengatakan bahwa tidak mungkin Perdana Menteri Shinzo Abe berpaling dari komitmen Jepang pada apa yang mereka sebut “sikap damai proaktif”.
"Sikap Jepang adalah bahwa perubahan ini sangat diperlukan, yang akan memungkinkan Jepang berpartisipasi lebih aktif dalam keamanan regional dan bekerja sama dengan sekutu dan mitra-mitranya dalam lingkup yang sangat terbatas," katanya.
Glosserman menambahkan, Amerika telah menekan Jepang selama beberapa dekade untuk bertindak lebih banyak lagi dalam hal keamanan regional.
(Victor Beattie/VOA).