Badan PBB Harapkan $375 Juta untuk Perbaiki HAM Global

Komisioner tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB berharap bisa menggalang 375,5 juta dolar untuk mendukung upayanya memperbaiki dan melindungi hak asasi di puluhan negara, sementara hak-hak asasi terganggu dan tergerus.

Hak asasi adalah satu dari tiga pilar utama PBB, selain perdamaian, keamanan dan pembangunan. Namun, kantor yang dibentuk untuk menjadi pengawas HAM di dunia itu sangat kekurangan uang.

Tidak sampai separuh dari permintaan tahun lalu, sebanyak 321,5 juta dolar, didapat. Kantor Komisaris Tinggi PBB berharap permintaan tahun ini akan mendapat lebih banyak dukungan dari komunitas internasional.

Juru bicara kantor HAM PBB Jeremy Laurence mengatakan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ini termasuk memantau kepatuhan negara-negara terhadap hukum hak asasi, melindungi penyandang cacat, mendukung gender dan hak-hak perempuan, mencegah konflik, keluhan dan diskriminasi dalam segala bentuk.

"Tahun ini, kami hendak memperkuat upaya dalam lima bidang penting yang berdampak pada peningkatan HAM mendasar, yaitu perubahan iklim, teknologi digital, ketidaksetaraan, korupsi dan pengungsi," ujarnya.

Laurence mengatakan kepada VOA, banyak pekerjaan dalam tahun ini akan melibatkan Afrika. Kantor HAM PBB akan memasok sumber daya, bantuan teknis dan dukungan lain untuk membantu daerah-daerah rentan memperbaiki hak asasi rakyat.

Ia menambahkan, "Tahun ini, kami akan mendirikan kantor baru di Sudan dan kami akan memperkuat program-program di Ethiopia. Kami juga akan berupaya meningkatkan manfaat transisi politik negara-negara itu pada ekonomi dan masyarakat mereka, dan juga memperluas pekerjaan kami di Sahel, termasuk melalui kantor kami di Niger."

Di benua Amerika, Laurence mengatakan, kantor Komisaris Tinggi akan memperkuat kerja sama teknis dan perlindungan HAM di Venezuela. Proyek besar lainnya, katanya, akan memerlukan upaya menenangkan situasi di Bolivia, yang tidak stabil setelah tersingkirnya Presiden Evo Morales.

Ia mengatakan para pejabat hak asasi akan berusaha membangun dialog yang tulus dan inklusif antara pemerintah dan masyarakat madani untuk mengatasi krisis itu.(ka/ii)