Dewan Keamanan PBB pada Rabu (26/1) dijadwalkan mengadakan sidang mengenai situasi di Afghanistan. PM Norwegia diharapkan akan memberikan pengarahan kepada para anggota Dewan setelah negaranya menjadi tuan rumah pembicaraan pekan ini antara Taliban dan aktivis masyarakat madani Afghanistan serta para diplomat Barat terkait krisis kemanusiaan di Afghanistan.
Pembicaraan tiga hari itu berakhir pada Selasa (25/1) di tengah-tengah protes dan kritik, terutama dari berbagai organisasi HAM Afghanistan, terkait keputusan Norwegia untuk menerima Taliban, yang merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus lalu.
BACA JUGA: Bank AS Bekukan Rekening Kedutaan Besar Afghanistan di WashingtonPM Norwegia Jonas Gahr Store mengemukakan, “Ini saya yakini sebagai langkah yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memegang kekuasaan di Afghanistan dan untuk benar-benar mengomunikasikan kebutuhan yang jelas. Saya tahu ini banyak orang berkeberatan melihat Taliban diterima di Oslo. Ini juga hal yang merisaukan bagi banyak orang, termasuk saya,"
"Tetapi alternatif meninggalkan satu juta anak-anak yang terancam kelaparan di Afghanistan, yang separuh populasinya membutuhkan bantuan kemanusiaan, 90 persen ekonominya benar-benar tidak dapat bekerja dengan layak, bukanlah suatu opsi. Jadi, kita harus menghadapinya bersama dengan dunia. Dan itu sebabnya berbicara dengan Taliban, menuntut pertanggungjawaban mereka merupakan hal yang benar untuk dilakukan," tambahnya.
Delegasi Taliban, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, bertemu dengan para anggota masyarakat madani Afghanistan, termasuk perempuan, diikuti oleh pembicaraan dengan para diplomat dari AS, Uni Eropa, Inggris, Prancis, Italia, PBB dan tuan rumah, Norwegia.
Perwakilan khusus internasional dan perwakilan dari Taliban bertemu di Hotel Soria Moria di Oslo, Norwegia 24 Januari 2022. (Foto: NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)
Pertemuan tertutup, yang berlangsung di hotel di luar kota Oslo, seharusnya mencakup banyak isu yang mencakup pendidikan bagi kaum perempuan Afghanistan, bantuan kemanusiaan dan inklusivitas yang lebih besar di dalam pemerintahan sementara yang didirikan Taliban sejak mengambil alih negara yang dicabik-cabik konflik itu.
Belum ada negara yang mengakui rezim Taliban, yang merebut kembali kekuasaan pada pertengahan Agustus sewaktu pemerintah dukungan Barat tumbang. Sisa pasukan asing yang dipimpin AS ditarik keluar dari negara itu akhir bulan tersebut, mengakhiri pendudukan selama 20 tahun.
Perubahan kekuasaan segera menghentikan bantuan internasional untuk Afghanistan yang bergantung pada bantuan. AS memblokir akses Taliban ke sekitar 9,5 miliar dolar aset di luar negeri – sebagian besar ditahan di Bank Sentral AS – selain memberlakukan sanksi-sanksi finansial terhadap Kabul. [uh/ab]