Isu akan adanya kerusuhan pasca pemilihan presiden 2014 membuat sebagian masyarakat khususnya warga keturunan China was-was. Bahkan sebagian dari mereka memilih pergi ke luar negeri daripada tetap di dalam negeri pada pemilihan presiden 9 Juli.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi kepada VOA, Selasa (8/7) mengatakan sebagian warga keturunan China memilih pergi karena trauma akan tragedi kerusuhan yang terjadi pada 1998.
Selain truma, sebagian warga, kata Sofjan, ketakutan karena mendapatkan intimidasi ancaman melalui pesan singkat telepon ataupun media sosial. Isi pesan itu, tambahnya, memaksa memilih salah satu kandidat presiden dan jika tidak memilih maka akan ada hukumannya.
“Kekhawatiran karena mereka mendapatkan macam-macam SMS, mendapatkan berbagai macam informasi nggak jelas dari media sosial atau apa-apa, jadi takut sendiri mereka karena sebagaian dari mereka korban kerusuhan 97/98,” ujarnya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan belum mendengar adanya warga keturunan China yang pergi ke luar negeri karena ketakutan akan terjadinya kerusuhan jika salah satu capres kalah dalam pemilu.
Menurut Djoko, seluruh informasi yang ada baik itu yang ada di media maupun di media sosial harus terlebih dahulu dicerna apakah benar atau tidak karena menurut kebanyakan informasi di media sosial tidak benar.
Dia menegaskan siapapun yang merasa dirugikan oleh perbuatan oknum militer maka hendaknya melapor ke pimpinan TNI dan Djoko memastikan oknum tersebut akan diberi sanksi.
“Saya kira seluruh bangsa Indonesia benar-benar mendambakan bahwa pemilu kali ini yang akan menentukan perjalanan demokrasi kita kedepan harus berjalan dengan aman. Kalau kita sepakat dengan itu maka segala tindakan, upaya dan daya yang ada harus kita gunakan sepenuhnya,” ujarnya.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan siap mengamankan pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta masyarakat tetap tenang menghadapi pemilihan umum presiden. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir karena TNI dan polri akan menjamin keamanan.
Aparatnya, tambah Moeldoko, akan membantu Polri menjaga keamanan. Personel TNI dan Polri di seluruh Indonesia sudah ada dalam status Siaga 1 dan berjaga di pos, unit dan kesatuan masing-masing.
TNI telah memetakan potensi kerawanan keamanan saat pemilu presiden. Analisa ini antara lain didasarkan dari kejadian bentrokan antara pendukung dua kubu calon presiden di sejumlah daerah selama kampanye dan juga berdasarkan prediksi keketatan perolehan suara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto di beberapa wilayah, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta dan Papua.
Moeldoko juga memastikan TNI akan bersikap netral. Dia akan menindak apabila ada anggotanya yang tidak bersikap netral dalam pemilihan presiden.
“Di dalam menjalan tugas operasi pengamanan pemilu, satu hal yang menjadi tuntutan kita semua sebagai kebijakan permanen , netral, tegas dan proporsional,” ujarnya.
Sekitar 254.088 anggota polisi dan 35 ribu anggota TNI dikerahkan untuk mengamankan pemilihan presiden.