Human Rights Watch Imbau Dukungan bagi Demokrasi di Arab

Para demonstran di Yaman menggantung 'boneka' Presiden Ali Abdullah Saleh di Sanaa (foto: dok). HRW mendesak negara-negara Barat mendukung demokratisasi di Timur Tengah dan bukan mempertahankan pemimpin yang mereka dukung.

Sebuah organisasi HAM mendesak negara-negara Barat agar mendukung hak-hak para demonstran 'Arab Spring' di Timur Tengah.

Human Rights Watch mendesak negara-negara Barat agar mendukung hak-hak demonstran Arab Spring untuk membangun demokrasi sejati, setelah mereka menggulingkan para penguasa yang semula didukung Barat.

Dalam Laporan Dunia Tahunan 2012, Human Rights Watch (HRW) hari Minggu menyatakan bahwa kebijakan Barat terhadap negara-negara Arab biasanya berupa dukungan terhadap sekelompok otokrat Arab untuk menjamin stabilitas di kawasan, meskipun demokrasi menyebar di berbagai bagian lain dunia.

Kelompok berbasis di New York itu menyatakan alasan mengapa begitu banyak pemerintah demokratis membuat pengecualian untuk Arab antara lain adalah ketakutan mengenai politik berdasarkan asas-asas Islam dan terorisme, kebutuhan untuk membuat pasokan minyak terus mengalir, serta kebijakan yang bergantung pada otokrasi untuk mempertahankan perdamaian Arab-Israel dan untuk membantu menghentikan migrasi ke Eropa.

Direktur Eksekutif HRW Kenneth Roth mengatakan orang-orang yang menggerakkan Arab Spring berhak mendapat dukungan internasional untuk mewujudkan hak-hak mereka dan untuk membangun demokrasi yang sesungguhnya.

Mengenai Irak, Direktur HRW untuk wilayah Timur Tengah Sarah Leah Whitson mengatakan, Irak tergelincir kembali dengan cepat ke otoritarianisme, meskipun Amerika mengklaim bahwa pihaknya telah membantu menegakkan demokrasi di negara itu.

HRW menyatakan Amerika pada dasarnya meninggalkan negara polisi tumbuh di Irak, di mana pasukan keamanan menganiaya demonstran, melecehkan wartawan dan menyiksa tahanan. Kelompok HAM itu menyebutkan tentang terungkapnya penjara rahasia, tahun lalu, yang dikelola oleh pasukan yang dikendalikan kantor militer perdana menteri.