Kebijakan-kebijakan nasionalistik yang diberlakukan oleh pemerintahan Indonesia sebelumnya, termasuk larangan mengekspor mineral mentah, tahun lalu telah membuat kisruh sektor sumber daya.
Sekarang, tampaknya ada tanda-tanda bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo berusaha memperbaiki hubungan dengan para investor dan mencoba mengembalikan lebih banyak dana ke sektor ini.
Sektor sumber daya menyumbangkan sekitar 12 persen dari PDB tahun lalu, atau sekitar US$101 miliar, namun turunnya investasi dan larangan ekspor mineral membuat pendapatan sektor ini berkurang $6 miliar.
Pemerintah sekarang berencana melonggarkan larangan tersebut, dan berupaya menyelesaikan beberapa sengketa pertambangan yang berlarut-larut. Selain itu pemerintah juga akan segera menanganipenundaan kontrak-kontrak energi yang telah habis masa berlakunya, yangselama ini membuat para investor asing frustrasi.
“Masih ada banyak sekali kendala sulit untuk diatasi, namun kami melihat ada perubahan pola pikir dan itu kabar baik,” ujar ahli undang-undang pertambangan Bill Sullivan, konsul asing dari Christian Teo Purwono & Partners.
Pendekatan yang lebih terbuka terlihat dalam konferensi batu bara global baru-baru ini di Bali, saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, sesuai berpidato, dengan santai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
Pemerintahan Presiden Jokowi harus meraih kepercayaan industri untuk memenuhi target peningkatan pendapatan pertambangan sebesar 50 persen tahun ini untuk mencegah terus merosotnya perekonomian Indonesia.
Tahun lalu investasi langsung asing dalam sektor pertambangan turun dari $4,82 miliar menjadi $4,67 miliar.
Menarik investasi dalam periode di mana harga-harga komoditas anjlok tentutidak akan mudah, terutama tanpa adanya kebijakan yang terkoordinasi.
“Masih belum ada konsensus di antara para pejabat tinggi pemerintahan,” ujar Tato Miraza, mantan CEO perusahaan milik negara Aneka Tambang.
Kementerian ESDM mengatakan pihaknya melakukan pertemuan rutin dengan kementerian-kementerian lain, BUMN dan badan-badan industri untuk mengatasi hal ini.
Pemerintah juga sedang berupaya merombak sektor minyak dan gas dan mengatasi “mafia minyak” yang dituduh menggelapkan uang dalam kontrak-kontrak perminyakan.
Namun Presiden Jokowi masih menghadapi kendala dalam kebijakan-kebijakannya, terutama karena ia tidak mendapat dukungan suara mayoritas di parlemen, serta menghadapi gugatan-gugatan hukum dari kelompok-kelompok Islam seperti Muhammadiyah mengenai partisipasi swasta dalam sektor-sektor minyak, gas dan perairan.
Meski demikian, dalam sebuah sinyal bahwa sedang ada perbaikan di sektor ini, pemerintah minggu lalu mengatakan akan mengalokasikan 30 persen saham untuk Total dan Inpex dari Jepang di blok minyak dan gas Mahakam ketika hak operasi perusahaan Perancis di lapangan gas besar tersebut habis pada Desember 2017.
Keputusan itu berupaya menyelesaikan sengketa lebih yang telah berlangsung lebih dari tujuh tahun atas blok tersebut, dan mengikuti desakan untuk menyerahkan sepenuhnya hak pada Pertamina.