Inggris berencana untuk larang penjualan sedotan plastik dan produk-produk sekali pakai lainnya dan menekan anggota-anggota Persemakmuran lainnya untuk mengambil tindakan guna mengatasi limbah lautan, demikian pernyataan dari Kantor PM Inggris Theresa May.
Kantor PM juga menyatakan penjualan pengaduk minuman dan pembersih telinga juga termasuk produk-produk yang akan dilarang penjualannya dalam rencana tersebut.
May telah berjanji untuk mengatasi limbah plastik yang dapat dihindari menjelang tahun 2042 sebagai bagian dari “rencana aksi nasional.”
“Limbah plastik adalah salah satu tantangan pencemaran lingkungan terbesar yang dihadapi dunia, sehingga dalam agenda pertemuan Kepala Negara Persemakmuran penting sekali bagi kami untuk melindungi lingkungan kelautan,” ujar May dalam sebuah pernyataan dalam menyongsong pertemuan puncak negara-negara Persemakmuran yang akan diselenggarakan hari Kamis.
Kepala-kepala negara Persemakmuran – jaringan yang terdiri dari 53 negara, sebagian besar koloni Inggris – akan menghadiri pertemuan di London pekan ini.
May berusaha untuk mempererat ikatan negara-negara Persemakmuran dimana Inggris berusaha untuk mendorong perdagangan dan memainkan peran yang baru di dunia sebelum keluarnya negara itu dari keanggota Uni Eropa pada bulan Maret tahun depan.
Inggris akan menyalurkan dana sebesar 61,4 juta poundsterling ($87,21 juta) dalam pertemuan puncak tersebut untuk mengembangkan cara-cara baru mengatasi limbah plastik dan membantu negara-negara Persemakmuran membatasi jumlah limbah plastik yang dibuang ke samudra.
“Kami berusaha untuk mengajak negara-negara Persemakmuran untuk bergabung dalam upaya untuk mengatasi limbah plastik di laut.”
“Dengan bersama-sama kami dapat menghasilkan perubahan yang nyata sehingga generasi di masa depan dapat menikmati lingkungan alam yang lebih sehat ketimbang apa yang kita saksikan sekarang.”
Pernyataan itu menyatakan menteri lingkungan Michael Gove, akan meluncurkan forum musyawarah akhir tahun ini terkait dengan rencana larangan terhadap barang-barang plastik. Belum ada rincian terkait pihak-pihak yang akan diajak untuk bermusyawarah. [ww]