Kebijakan yang akan diterapkan pemerintah terkait bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi 2012 masih belum jelas. Menurut pengamat minyak dan gas, Dirgo Purbo, pada tahun 2012 pemerintah akan lebih sulit menentukan kebijakan karena semakin menipisnya stok BBM di dalam negeri.
Kepada VoA di Jakarta Jumat (30/12), Dirgo Purbo, pengamat migas dari Pusat Kajian Strategis untuk Kepentingan Nasional menegaskan, apapun opsi yang akan dipilih pemerintah terkait BBM bersubsidi, pemerintah harus tetap fokus mengendalikan pemakaian BBM bersubsidi.
Menurutnya pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak berjanji kepada masyarakat bahwa stok BBM bersubsidi aman karena pada kenyataannya harga BBM bersubsidi di berbagai daerah naik hingga mencapai 400 persen dari harga resmi yaitu menjadi sekitar Rp 15 ribu hingga 20 ribu per liter karena stok terbatas. Ia menegaskan seharusnya sudah sejak awal tahun 2011 lalu pemerintah berani bersikap tegas dengan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap tergantung kondisi fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Dirgo Purbo mengungkapkan, “Masyarakat kan tidak bisa membedakan mana yang subsidi mana yang nggak, yang penting sekarang pemerintah harus menyediakan dulu ada nggak fisiknya itu BBM, sekarang kondisi di lapangan yang dibilang subsidi barangnya nggak ada. Artinya, kalau udah nggak ada harganya berapapun kan akan dibeli oleh masyarakat, sekarang ini ada delapan, sembilan provinsi suplainya nggak ada, apalagi yang mau disubsidi.”
Belum jelasnya kebijakan energi yang akan diterapkan pemerintah pada 2012 diakui Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Widjajono Partowidagdo. Kepada VoA, Wamen ESDM menjelaskan bahwa pemerintah memang masih terus menganalisa kemungkinan yang akan diterapkan meski diakui Wamen ESDM menaikkan harga BBM merupakan opsi terakhir.
“Jadi opsi itu masih tetap, menaikkan harga BBM, membatasi penggunakan BBM, mengganti dengan energi alternatif seperti gas dan sebagainya, memperbaiki transportasi umum itu akan mengurangi pemakaian BBM, ya bisa kombinasi antara ini tergantung pada reaksi DPR dan masyarakat, kan APBN nya sudah menyatakan tidak naik tapi kalau APBNP atau Perpu itu bisa saja BBM naik,” ujar Widjajono.
Wamen ESDMN, Widjajono Partowidagdo menambahkan opsi apapun nantinya yang akan diterapkan tujuannya adalah mengurangi beban anggaran. Pemerintah ditegaskan Wamen ESDM akan terus berupaya mengurangi beban subsidi energi terutama BBM yang setiap tahunnya rata-rata sekitar Rp 200 triliun. Anggaran subsidi menurut Wamen ESDM sebenarnya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang dapat membantu masyarakat kurang mampu, diantaranya perbaikan infrastruktur hingga ke daerah-daerah.
Widjajono menambahkan, “Kan opsi itu ada opsi ekonomi dan ada opsi politik, tergantunglah kita mau pilih yang mana tapi kita harapkan itu akan selesai paling nggak dalam pengertian bahwa tahun depan ini subsidi harus berkurang karena nggak fair kan subsidi harga tapi kemudian uang yang 200 triliun itu kita gunakan untuk (sesuatu yang) nggak perlu.”
Belum jelasnya kebijakan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pada tahun 2012 membuat masyarakat resah terutama masyarakat kurang mampu.
Mahmud, petugas kebersihan disebuah perusahaan di Jakarta pasrah dengan apapun opsi yang akan diterapkan pemerintah namun ia berharap harga BBM tidak naik.
“Nggak setuju soalnya kan kalau kita orang-orang kecil ntar kalau BBM naik penghasilan malah kita dikit, kalau lima ratus perak sih ya nggak juga cuma gaji kita juga harus dinaikin,” demikian keluh Mahmud.