Gerakan pro demokrasi Sudan pada hari Minggu (4/8) menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan dengan dewan militer yang berkuasa untuk membuka jalan bagi transisi menuju pemerintahan sipil setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada bulan April.
Perwakilan gerakan pro demokrasi memprakarsai dokumen konstitusional yang akan membentuk dewan gabungan militer dan sipil untuk memerintah selama kurang lebih tiga tahun sampai pemilihan dapat diadakan.
Omar al-Degair, seorang pemimpin oposisi, Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan mengatakan perundingan itu membutuhkan waktu berminggu-minggu serta menambahkan "impian kebebasan bisa memakan waktu bertahun-tahun, pengorbanan dan menjadi martir."
Perjanjian tersebut akan membentuk sebuah kabinet yang ditunjuk oleh para aktivis, serta badan legislatif.
Militer menggulingkan al-Bashir setelah demonstrasi masal selama berbulan-bulan terhadap pemerintahannya yang otokratis selama tiga dekade.
Para pengunjuk rasa masih bertahan di jalan-jalan, menuntut transisi cepat ke otoritas sipil.
Mereka sebelumnya terlibat dalam perundingan yang menegangkan dengan militer selama berminggu-minggu sambil mengadakan demonstrasi massal.
Para perunding dalam beberapa hari terakhir mendapat tekanan baru setelah pasukan keamanan menembaki demonstran mahasiswa di kota Obeid, yang menewaskan enam orang. (my/jm)