Manajer Kampanye Iklim Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Yuyun Harmono mempertanyakan komitmen negara-negara maju yang tergabung dalam G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama untuk meninggalkan energi kotor. Hal ini disampaikan Koalisi Untuk Keadilan Energi menyusul rencana pembahasan soal transisi energi dan lingkungan di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Jepang pada 28-29 Juni 2019.
Yuyun menilai negara-negara maju hanya berkomitmen akan mengakhiri penggunaan energi batu bara di negara mereka saja. Namun, pemerintah dan perbankan mereka masih membiayai proyek-proyek yang menggunakan batu bara di negara-negara berkembang. Tiga negara maju di Asia yang menjadi penyandang dana proyek energi kotor yaitu Jepang, Korea Selatan dan China.
"Pada praktiknya negara-negara G20 terutama yang berasal dari negara maju, baik pemerintah maupun bank-banknya masih membiayai energi kotor di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau di Asia Tenggara misalnya Vietnam yang sedang getol mengembangkan PLTU. Ini dihentikan dong," jelas Yuyun di kantor Walhi, Jakarta, Senin (24/6).
Yuyun menambahkan negara-negara G20 merupakan penyumbang 75 persen emisi karbon secara global. Karena itu, penting bagi negara dan korporasi di negara G20 untuk secara bersama-sama mengurangi penggunaan energi batubara yang menyebabkan emisi global.
Manajer Kampanye Iklim Eksekutif Nasional WALHI Yuyun Harmono (tengah) dan Direktur Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air Muhammad Reza saat berdiskusi di kantor Walhi, Jakarta, Senin (24/6). (VOA/Sasmito)
Sementara itu, Direktur Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Muhammad Reza mengatakan, koalisinya bekerjasama dengan para pecinta lingkungan di Asia untuk menyampaikan tuntutan ini ke G20. Salah satunya yaitu dengan menggelar aksi di Indonesia, Filipina dan Jepang pada Jumat (21/6/19) lalu. Ia berharap dengan aksi-aksi tersebut, komitmen negara-negara G20 dapat diwujudkan menjadi langkah konkrit dalam peralihan energi kotor menjadi energi bersih.
"Tuntutannya saya kira sama agar negara berhenti mensubsidi proyek energi kotor dan bagaimana korporat kotor itu juga berhenti berinvestasi. Itu kalau kita lihat trennya sudah membaik, tapi masih kurang," jelas Reza.
Your browser doesn’t support HTML5
Koalisi LSM Lingkungan Desak Negara Maju G20 Hentikan Ekspor Energi Kotor
Reza juga mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak berinvestasi di energi dengan bahan bakar batu bara. Sebab, kata dia, pasar energi di global kini sudah mulai beralih sedikit demi sedikit ke energi yang baru.
Koalisi juga mengingatkan agar pemerintah membentuk tim transisi untuk peralihan dari penggunaan energi kotor menjadi energi bersih. Tim transisi juga dapat dimandatkan membentuk peta jalan menuju energi bersih di Indonesia. (sm/em)