Pemilihan kepala daerah 2018 digelar Rabu ini (27/6) secara serentak di 171 daerah. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman kepada wartawan mengatakan ia mengajak pemilih menuju bilik suara dengan berbekal pengetahuan cukup tentang calon pemimpinnya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara baik. Arief meminta siapapun untuk tidak merusak pesta demokrasi ini dengan memperjualbelikan hak suara mereka.
“Kalau anda memilih berdasarkan uang yang diberikan, barang yang diberikan, itu hanya terjadi saat itu. Lima tahun ke depan anda pertaruhkan, wilayah anda pada orang-orang yang tidak jelas,” ujar Ketua KPU, Arief Budiman.
Arief menambahkan lembaganya siap mewujudkan pilkada yang transparan, akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah meminta petugas di tempat pemungutan suara tidak membolehkan pemilih membawa telpon seluler ataupun kamera ke bilik suara. Warga diharuskan menitipkan telpon selulernya kepada petugas tempat pemungutan suara. Menurutnya ini penting untuk menghindari adanya potensi politik uang, yang salah satunya disinyalir dilakukan dengan menggunakan hak pilihnya dan menunjukan foto hasil pemilihan untuk mendapat bayaran tertentu.
Menurutnya akan ada sanksi pidana bila nantinya terbukti adanya politik uang.
Komisi Pemberantasan Korupsi berharap pilkada bebas dari politik uang, agar menghasilkan pemimpin yang baik. Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif mengatakan politik uang merupakan awal terjerumusnya kepala daerah dalam korupsi. Untuk itu dia menghimbau seluruh pihak untuk mendukung dan mengawal pesta demokrasi ini dengan baik.
La Ode berharap para calon yang terpilih mampu berkontribusi positif bagi daerah dan masyarakatnya. Ia mengingatkan calon kepala daerah tak bermain-main dengan politik uang.
“Partai politik memeritahkan kepada kader pendukungnya untuk tidak melakukan praktek politik uang . Kedua, pada pasangan calon juga diharapkan dia berkompetesi dengan fair dan jujur dan tidak mengiming-imingi dengan uang,” ujar La Ode Muhammad Syarif.
Pengamanan pemilihan kepala daerah serentak ini tidak hanya melibatkan anggota kepolisian tetapi juga melibatkanTentara Nasional Indonesia (TNI). Panglima TNI Marsekal Tjahjanto mengatakan ada permintaan penambahan pasukan sebanyak 99 ribu personil prajurit TNI.
Hadi menjelaskan TNI menurunkan prajuritnya untuk pengamanan pilkada serentak atas dasar permintaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. [fw/em]