Jangkauan kelompok teror ISIS pada akun Twitter berbahasa Inggris telah terhenti dalam beberapa bulan terakhir, di tengah tindakan keras untuk melawan para pendukung digital kelompok ekstremis tersebut, yang telah lama mengandalkan laman-laman media sosial untuk merekrut dan meradikalisasi pengikut baru, menurut sebuah penelitian yang dirilis pada Kamis (18/2).
Pembekuan oleh Twitter terhadap para pengguna akun twitter berbahasa Inggris yang dianggap berafiliasi dengan kelompok ISIS dari bulan Juni sampai Oktober 2015 lalu telah berhasil membatasi pertumbuhan kelompok ISIS. Bahkan, dalam beberapa kasus langkah-langkah itu mampu menghancurkan jangkauan ISIS terhadap kalangan pengguna tertentu, menurut sebuah laporan dari program studi Ekstremisme pada George Washington University di Washington DC, yang menganalisis daftar akun-akun twitter yang dipromosikan oleh kelompok militan tersebut.
Perusahaan media sosial Twitter Inc. telah lama dikritik oleh para pejabat pemerintah AS karena kebijakannya yang relatif longgar dalam pengawasan konten, bahkan ketika perusahaan yang berbasis di Silicon Valley lainnya, seperti Facebook Inc mulai lebih aktif dalam mengawasi konten dalam platform mereka.
Di bawah tekanan intensif dari Gedung Putih, para kandidat calon presiden AS dan beberapa kelompok masyarakat sipil, Twitter mengumumkan awal bulan ini telah membekukan lebih dari 125.000 akun terkait terorisme sejak pertengahan 2015, sebagian besar dari mereka terkait dengan atau mendukung kelompok teroris ISIS.
Banyak kelompok militan menggunakan layanan media sosial populer seperti Twitter dan Facebook untuk menyebarkan propaganda, menarik dan melatih calon anggotanya. ISIS juga telah menggunakan Twitter untuk merayakan serangan teror dan memuat berita-berita tentang eksekusi yang dilakukannya.
Pengumuman awal bulan lalu (5/2) adalah pertama kalinya bagi Twitter berbagi rincian mengenai jumlah akun yang telah dihapus dari laman mereka.
Twitter mengatakan, telah memperbesar timnya yang bertugas mengkaji laporan aktivitas teror di jaringan mereka.
Perusahaan yang berkantor di San Francisco itu juga mengubah kebijakannya tahun lalu, dan menegaskan bahwa "mengancam atau mempromosikan terorisme” akan dianggap sebagai perilaku kejam dan melanggar ketentuan penggunaan akun Twitter. [pp]