Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan muncul di pengadilan untuk sidang jaminan pada Jumat (12/5), setelah Mahkamah Agung memutuskan penangkapannya melanggar hukum dan memicu bentrokan mematikan di berbagai wilayah negara itu.
“Penangkapan Anda tidak sah, jadi seluruh proses harus ditarik kembali,” kata Ketua Mahkamah Agung Umar Ata Bandial kepada Khan pada sidang di Ibu Kota Islamabad, Kamis (11/5).
Khan diperintahkan untuk tetap berada di tahanan di bawah perlindungan polisi untuk keselamatannya sendiri sampai sidang hari Jumat.
Dia tiba dalam konvoi keamanan tinggi di Pengadilan Tinggi Islamabad, tempat ratusan polisi dan pasukan paramiliter dikerahkan.
Pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan terlihat di Peshawar, Pakistan, Kamis, 11 Mei 2023. (Foto: AP)
Faisal Chaudhry, pengacara Imran Khan mengatakan, “Saya pikir jika perintah ini dibatalkan oleh pengadilan tinggi, situasinya akan lebih buruk. Tapi tetap saja kami berdoa dan berusaha demi perdamaian dan stabilitas di dalam negara. Pakistan adalah prioritas kami.”
Pemerintah telah berjanji untuk menangkap kembali Khan jika permintaan jaminannya ditolak, sehingga berpotensi menimbulkan lebih banyak kerusuhan.
Sejak digulingkan dari jabatannya April lalu, Khan telah melancarkan kampanye gencar untuk pemilihan yang dipercepat dan melontarkan kritik terhadap pemerintah Pakistan dan militer yang kuat yang dia tuduh telah menariknya dari kekuasaan.
Dia menuduh pejabat senior militer dan pemerintah merencanakan upaya pembunuhan November lalu yang membuatnya tertembak di kaki pada sebuah rapat umum.
BACA JUGA: Menteri Pakistan: Penangkapan Mantan PM Khan Bukan atas Permintaan PemerintahSementara itu dia dijerat dengan banyak kasus hukum -- risiko yang sering dihadapi tokoh oposisi di Pakistan, di mana kelompok hak asasi manusia mengatakan pengadilan digunakan untuk menumpas perbedaan pendapat.
Mantan bintang kriket itu ditangkap pada Selasa (9/5) di Pengadilan Tinggi Islamabad atas perintah badan korupsi tertinggi negara itu.
Tetapi pada hari Kamis, Mahkamah Agung mengatakan penangkapan itu melanggar hukum karena terjadi di lokasi pengadilan di mana Khan bermaksud mengajukan permohonan jaminan.
Khan, 70, diperintahkan kembali ke markas polisi yang sama di mana dia ditahan sejak penangkapannya dengan syarat markas itu harus dianggap sebagai “tempat tinggal.” [lt/uh]