Menteri Luar Negeri Palestina mengatakan, prakarsa baru yang menyerukan dilanjutkannya pembicaraan perdamaian dengan Israel tidak cukup karena seruan itu tidak meliputi seruan bagi pembekuan pembangunan permukiman Israel.
Riyad al-Maliki mengecam rencana dari Kuartet Timur Tengah Sabtu itu, sehari setelah Palestina secara resmi mengajukan kepada PBB untuk memperoleh pengakuan sebagai negara. Dia juga mengatakan, prakarsa Kuartet itu tidak lengkap karena tidak menyerukan penarikan Israel ke perbatasan sebelum Israel menguasai wilayah-wilayah Palestina tahun 1967.
Kuartet itu yang terdiri dari Amerika, Uni Eropa, Rusia dan PBB mendesak kedua pihak agar mewujudkan usul yang komprehensif mengenai wilayah dan keamanan dalam 3 bulan dalam usaha untuk mencapai pemecahan masalah dua negara.
Desakan Kuartet itu datang Jumat sementara Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas hari Jumat meminta PBB agar mengakui Palestina sebagai negara merdeka, meskipun Amerika dan Israel menentang upaya itu.
Berpidato dalam Majelis Umum PBB Presiden Otorita Palestina itu menyebut Israel “negara penjajah” dan menilai kekuasaan Israel atas wilayah Palestina adalah kebijakan “penjajahan kolonial".
Israel menentang upaya Palestina, dengan menyatakan hal itu tidak memajukan perdamaian Timur Tengah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pidato di Majelis Umum, mengusulkan dimulainya segera pembicaraan damai di PBB, jika kedua pihak serius untuk mencapai kesepakatan. Ia menegaskan sikap Israel bahwa perdamaian tidak bisa datang melalui resolusi PBB.
Kuartet mengatakan, konferensi internasional akan diadakan di Moskow untuk meninjau kembali kemajuan dan bagi pertemuan para donor bagi otoritas Palestina.
Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan, dia berharap kedua pihak menanggapi usul itu secara konstruktif.