Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan itu bertepatan dengan setahun konflik di negara bagian Rakhine, Myanmar yang menyebabkan lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
“Setahun lalu sebagai akibat serangan maut oleh militan, aparat keamanan melancarkan pembersihan etnis yang menjijikkan terhadap Rohingya di Burma. Amerika tetap meminta pelakunya bertanggung jawab. Pihak militer mesti menghormati hak asasi manusia agar demokrasi berhasil,” kata Mike Pompeo melalui Twitter.
Militer memerintah Myanmar hampir 50 tahun setelah merebut kekuasaan lewat kudeta tahun 1962 dan masih tetap memegang kekuasaan besar di bawah Konstitusi 2008. Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentarnya hari Minggu (26/8).
Pemerintah Myanmar yang dipimpin pemenang Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi menyangkal tuduhan pengungsi terjadi kekejaman, dengan mengatakan aparat keamanan menumpas Muslim militan sesuai hukum di Rakhine.
Pengungsi Rohingya di Bangladesh melancarkan demonstrasi dan berdo’a pada ulang tahun pertama konflik itu hari Sabtu. Ribuan pengungsi berpawai, berdoa dan memekikkan selogan di perkampungan pengungsi di Bangladesh selatan. Banyak mengenakan pita hitam untuk memperingati yang mereka sebut sebagai awal dari pembantaian terhadap Rohingya.
Di seberang perbatasan di Myanmar, pemerintah mengatakan patroli keamanan ditingkatkan di daerah konflik sebelum ulang tahun itu karena takut terjadi kekerasan lebih jauh. Penduduk negarabagian Rakhine yang umumnya beragama Budha dan Hindu mengatakan mereka mengadakan acara untuk mengenang korban yang tewas oleh serangan Rohingya militan yang kemudian memicu krisis.
Awal bulan ini Amerika mengenakan sanksi atas empat perwira militer dan kepolisian serta dua satuan tentara Myanmar, menuduh mereka melakukan “pembersihan etnis” terhadap Muslim Rohingya dan pelanggaran luas hak asasi manusia.
Tekanan internasional terhadap Myanmar terus meningkat. Sementara, tim penyelidik yang dibentuk PBB akan menerbitkan laporan mengenai krisis itu hari Senin, sedang Dewan Keamanan PBB akan memberi taklimat mengenai Myanmar hari Selasa. [al]