Negara-Negara Arab Spring Dinilai Belum Hormati HAM

Polisi anti huru-hara Mesir memukuli seorang demonstran anti pemerintah di Kairo (28/1). HRW menilai pergolakan di Jazirah Arab telah membuka jalan bagi pemerintahan baru yang tidak menghormati HAM.

Organisasi HAM di Amerika, Human Rights Watch (HRW), memperingatkan Pergolakan di Jazirah Arab telah membuka jalan bagi pemerintahan baru yang tidak menghormati HAM.
Dalam Laporan Dunia tahunannya yang dirilis hari Kamis, Human Rights Watch (HRW) mengatakan meskipun semula "euforia" menyambut Pergolakan di Jazirah Arab yang disebut Arab Spring, perubahan mendasar berjalan lambat dan tersendat-sendat di negara-negara seperti Mesir, Libya dan Tunisia, negara-negara yang mengalami perubahan rezim baru-baru ini.

Laporan itu menyebutkan pemerintahan baru ini perlu membangun institusi pemerintahan yang efektif, membentuk pengadilan yang independen, dan melatih pejabat-pejabat publik untuk menegakkan HAM.

HRW memperingatkan negara-negara itu supaya jangan memilih "pemerintahan mayoritas yang tak terkendali" tetapi memilih demokrasi yang menghormati HAM.

Laporan itu, antara lain ditulis oleh Direktur Eksekutif HRW Ken Roth, mengatakan sejumlah keprihatinan tentang Mesir dan konstitusi barunya, dengan menyatakan HAM di negara itu bersyarat yang didasarkan pada keharusan bahwa mereka tidak merongrong "etika, moral dan tata-tertib publik.”

Organisasi itu juga mengutuk kekerasan dan penindasan yang meluas di Suriah. HRW mengimbau Rusia dan Tiongkok untuk memberlakukan sanksi lebih tegas terhadap Suriah dalam upaya menekan rezim itu.