Maraknya pendapat dari berbagai kalangan yang menilai saat ini Presiden Joko Widodo berada dibawah tekanan PDIP dan partai pendukung lainnya, terutama dalam kasus Polri dan KPK, merupakan pendapat tidak benar.
Demikian disampaikan politisi dari PDIP, Masiton Pasaribu dalam diskusi di Jakarta, Kamis. Ia menilai justeru pihak-pihak terdekat presideningin menjauhkan presiden dari PDIP dan partai pendukung.
Menurutnya presiden juga harus berani bersikap tegas termasuk memberhentikan para menteri yang kinerjanya tidak sesuai harapan agar masyarakat juga dapat menilai posisi presiden bebas dari tekanan pihak manapun.
“Dibilang Jokowi dibawah tekanan partai, nggak ada itu dalam banyak hal pak Jokowi itu benar- benar presiden. Nggak ada yang nyetir satupun dan aku nggak yakin bahwa pak Presiden Jokowi itu mudah ditekan-tekan," kata Masiton Pasaribu.
"Yang terjadi justru ada upaya dari lingkungan istana sendiri yang coba menjauhkan pak Jokowi dengan partai-partai politik pendukungnya, untuk merealisasi nawacita menterinya yang nggak layak kerja direshuffle saja, nggak perlu takut, kader manapun, partai manapun, kan prerogative presiden,” lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan politisi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Menurutnya sosok Presiden Jokowi tidak mudah untuk dipengaruhi.
“Contoh seperti misalnya memutuskan menolak grasi yang diajukan oleh warga negara asing dalam kasus narkoba, pak Jokowi tegas dalam hal pencurian ikan oleh warga negara asing dan kapal berbendera asing, banyak tekanan dari negara-negara asing lainnya tetapi sekali lagi pak Jokowi menunjukkan dia tidak tunduk kepada tekanan-tekanan, ini menunjukan bahwa pemerintah punya karakter,” kata Patrice Rio.
Sementara menurut pengamat politik dari CSIS, Philip Vermonte, jika bebas dari tekanan manapun, langkah tegas Presiden Jokowi dibutuhkan termasuk menegur para menteri yang memberi pendapat kurang tepat mengenai sikap publik.
Ia memberi contoh terkait pernyataan Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno yang beberapa waktu lalu mengatakan pendukung KPK merupakan rakyat tidak jelas. Ia juga berharap partai politik terbuka menerima kritik dari masyarakat.
“Karena terpilihnya pak Jokowi lewat ruang publik juga maka suara publik menjadi penting. Karena itu partai kita harusnya juga lebih banyak memperhatikan suara-suara publik. Ironi besar, menurut BPS negara kita ini 60 persen usianya di bawah 40 tahun. Ini populasi yang sangat muda," kata Philip Vermonte.
"Nama-nama ibu Mega, pak SBY, pak Prabowo dan lain-lain nanti terpilih lagi menjadi ketua partai, semuanya tahun 2019 umurnya hampir 70 tahun. Lalu akan menentukan lagi masa depan demokrasi kita, padahal populasinya muda usia. Jadi secara natural semangat zamanya sudah nggak sama, dan cara melihat publik juga sudah jauh berbeda,yang jadi relawan, segala macam itu anak-anak muda,” lanjutnya.