Dua belas tahun lalu Wiranto menjadi sorotan setelah pengadilan khusus bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Wiranto.
Dia dituduh diantaranya telah melakukan kejahatan kemanusiaan dalam kerusuhan sehabis jajak pendapat pada 1999 di Timor-Timur, nama Timor Leste semasa menjadi provinsi ke-27 di Indonesia.
Your browser doesn’t support HTML5
Penunjukan Wiranto Sebagai Menkopolhukam Tidak Akan Ganggu Hubungan Dengan Timor Leste
Surat perintah penangkapan itu juga menyerukan kepada semua negara untuk membekuk Wiranto bila dia berada di negara bersangkutan.
Wiranto juga dituding terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan Mei 1998. Ketika itu, dia menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata.
Karena itu, Wiranto sekali lagi menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo pekan ini melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Penunjukan Wiranto diposisi itu dinilai sebagian pihak bisa mengganggu hubungan dengan negara tetangga, Timor Leste.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menampik sangkaan ini. Dia mengatakan jabatan Wiranto itu tidak akan memperburuk hubungan diplomatik dengan Timor Leste.
"Bagaimana perubahan kabinet kemarin akan berdampak pada hubungan Indonesia-Timor Leste, kami berpandangan hubungan Indonesia-Timor Leste akan terus semakian menguat. Kita melihat ke depan, potensi yang bisa dikembangkan dalam konteks ini, bukan ke belakang," kata Arrmanatha.
Arrmanatha mencontohkan dalam hubungan ekonomi Indonesia-Timor Leste, nilai perdagangan kedua negara tahun lalu mencapai US$ 217 juta. Ekspor Indonesia ke Timor Leste berupa kendaraan bermotor, minyak sawit, semen, perabotan rumah tangga dan barang eletronik. Indonesia antara lain mengimpor kayu dan kopi dari sana.
Arrmanatha menolak menjawab pertanyaan apakah masih ada jenderal-jenderal Indonesia yang dicekal di luar negeri.
Kepala Divisi Pemantauan Anti Impunitas Kontras Feri Kusuma mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Wiranto sebagai Menkopolhukam.
"Dugaan awal bahwa Wiranto terlibat atau bertanggungjwab dalam sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada rezim orde baru, nah karena dasar itu kita menolak Wiranto ditunjuk sebagai Menkopolhukam," ujarnya.
Sejauh ini belum ada protes dari Timor Leste atau negara lain terkait pengangkatan Wiranto sebagai Menkopolhukam. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Anna Richey-Allen menilai perombakan kabinet itu adalah masalah dalam negeri Indonesia. Hanya saja dia meminta penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu dan menyoroti kekebalan hukum masih dimiliki sejumlah petinggi militer di Indonesia.
Josef Benedict, Wakil Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik, menyebut pengangkatan Wiranto ini adalah penghinaan terhadap hak asasi manusia.