Kepolisian Thailand Senin (24/8) menyatakan, mereka telah mengeluarkan surat panggilan untuk lima aktivis yang berbicara pada demonstrasi antipemerintah di depan markas besar militer, bulan lalu. Menurut mereka, surat panggilan itu dikeluarkan karena kelima aktivis tersebut dituduh melanggar kebijakan keadaan darurat yang melarang pertemuan publik karena wabah virus corona.
“Mereka dipanggil untuk mendengarkan tuduhan bahwa aksi protes mereka melanggar keadaan darurat,” kata Kolonel Polisi Prasopchoke Aiempinij. “Tidak ada tuduhan lain yang sedang dipertimbangkan saat ini.”
Di antara mereka yang dipanggil adalah Arnon Nampha, pengacara HAM yang sedang dibebaskan dari penjara dengan uang jaminan setelah dua kali didakwa menyusul protes antipemerintah pada 18 Juli dan 3 Agustus lalu. Ia mengatakan, ia akan menghadap polisi, Selasa, bersama para aktivis lain yang dipanggil karena demonstrasi 20 Juli itu,
Tiga aktivis lain yang dipanggil, Panupong Jadnok, Parit Chiwarak dan Suwanna Tanlek, juga sedang bebas dengan uang jaminan, setelah dituduh menghasut massa untuk melakukan pemberontakan dan pelanggaran-pelanggaran lain terkait aksi protes 18 Juli.
Panupong bahkan ditangkap pihak berwenang pada hari yang sama di provinsi Rayong. Ia diciduk polisi sewaktu berunjuk rasa sendirian terhadap PM Prayuth Chan-Ocha yang sedang berkunjung ke sana.
Para aktivis yang dipanggil polisi menuntut PM Prayuth Chan-ocha dan pemerintahnya untuk mundur. Mereka menganggap mantan panglima militer itu tidak kompeten dan korup.
Prayuth merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada 2014, dan kemudian mempertahankan kekuasaannya melalui pemilu 2019 yang dicurigai telah dicurangi untuk memastikan kemenangannya. Ia kemudian menunjuk sejumlah mantan jenderal untuk menduduki posisi-posisi kunci di kabinetnya.
Protes-protes yang berkembang akhir-akhir ini di Thailand pada intinya mengusung tiga tuntutan: melangsungkan pemilu baru, mengubah konstitusi yang diberlakukan militer dan mengakhiri intimidasi terhadap para pengecam pemerintah. Belakangan, para pemimpin protes memperluas agenda mereka dengan mengeluarkan manifesto yang menuntut reformasi Kerajaan Thailand. [ab/uh]