Potensi Golput Milenial Capai 40 Persen

Hasil survei organisasi partisipasi pemilu, Jeune & Raccord (J&R) menyebut potensi golput atau tidak memilih di kalangan milenial pada pemilu presiden 2019 mencapai lebih dari 40 persen. Survei itu melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia pada 10-16 Maret 2019 dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

CEO J&R, Monica JR mengatakan, tingginya angka golput tersebut disebabkan oleh ketidakpedulian generasi milenial terhadap politik dan kurangnya informasi waktu pencoblosan pilpres, dengan persentase masing-masing 65,4 persen dan 25,3 persen. Oleh karena itu, kata Monica, perlu gerakan nasional untuk mengurangi potensi golput di kalangan milenial dan pemilih pemula.

"Kita ingin memberikan contoh. Dari masyarakat bisa kok untuk masyarakat, tidak harus menunggu dana dari pemerintah. Kita kan bisa menyumbang, kalian ke mall saja seminggu habis berapa. Kalau kalian menyumbang 100-200 ribu rupiah untuk buat gerakan bersama memberikan pengetahuan tentang pentingnya politik anak muda. Itu luar biasa," tutur Monica di Jakarta, Kamis (4/4).

CEO Jeune & Raccord Monica JR (tengah) saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/4/2019). (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

Survei J&R juga mengungkapkan generasi milenial yang mengikuti isu politik lebih banyak di perkotaan dibandingkan dengan desa dengan perbandingan 40,35 persen dan 27,5 persen. Dari sisi gender, milenial laki-laki juga lebih banyak mengikuti isu politik dibandingkan perempuan dengan persentase 35 persen berbanding 29 persen. Sementara dari sisi pendidikan, milenial yang berpendidikan tinggi juga lebih banyak mengikuti isu politik ketimbang milenial berpendidikan rendah yakni 42,7 persen dan 29,8 persen.

Monica menambahkan organisasinya telah mengkampanyekan "Gerakan Ayo Memilih" untuk mengurangi angka golput di kalangan melenial sejak tahun lalu. Gerakan tersebut dilakukan melalui berbagai saluran antara lain media sosial, radio, lomba mencipta lagu dan aksi panggung.

Ia mengklaim gerakan yang dilakukan organisasinya tidak berkaitan dengan calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik kontestan pada pemilu 2019. Menurutnya, gerakan ini dilakukan agar demokrasi di Indonesia dapat menjadi sehat, yang salah satu syaratnya yaitu partisipasi aktif dari warga Negara.

Peran KPU

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan lembaganya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Termasuk kata dia, pemilih dari kalangan milenial dengan menggandeng berbagai universitas di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut akan terus dilakukan hingga hari pencoblosan pada 17 April mendatang.

"Pada prinsipnya KPU menyampaikan segala informasi pemilu termasuk hari H, kapan pencoblosan, tempatnya dimana. Kemudian kedua sosialisasi yang dilakukan KPU berbasis keluarga, sehingga diharapkan sesama anggota keluarga harus saling mengingatkan untuk hadir di TPS," jelas Hasyim Asy'ari kepada VOA.

Potensi Golput Milenial Capai 40 Persen

Hasyim menambahkan KPU juga terus mensosialisasikan syarat sah atau tidaknya surat suara dalam pemilu 2019. Hal ini dilakukan agar suara yang diberikan pemilih tidak menjadi sia-sia atau tidak dihitung.

Di samping itu, KPU juga memfasilitasi para pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik untuk menyampaikan profil dan program-program mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap calon dan parpol sehingga mereka mau mencoblos pada hari pemilihan.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu serentak 2019 yang telah ditetapkan KPU sebanyak lebih dari 192 juta orang. Dari jumlah tersebut, 100 juta di antaranya berumur 17 tahun hingga 39 tahun atau yang kerap disebut sebagai generasi milenial. [sm/lt]