Presiden Macedonia Gjorge Ivanov mengatakan kesepakatan yang dicapai Selasa dengan Yunani untuk mengubah nama negaranya merugikan bagi Republik Macedonia dan bahwa ia tidak akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
Dalam pidato televisi kepada bangsanya, Ivanov mengatakan perjanjian yang dicapai antara Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev dan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras melanggar konstitusi. Kesepakatan itu meminta Macedonia untuk mengganti nama menjadi Republik Macedonia Utara.
"Pemerintah tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk membentuk sikap dan konsensus publik. Seluruh proses tidak memiliki transparansi dan hasil akhirnya menjadi saksi akan hal itu” katanya
Sebagian besar partai oposisi Ivanov, VMRO-DPMNE, telah lama mengatakan bahwa mereka tidak akan mendukung kesepakatan seperti itu, yang dirundingkan selama 20 tahun. Meskipun partai Perdana Menteri Zoran Zaev yang berkuasa yang merundingkan perubahan nama itu, UU Macedonia mengatakan perjanjian internasional harus diratifikasi dengan tanda tangan presiden.
Yunani dan Macedonia telah bertikai tentang siapa yang berhak memakai nama itu sejak kemerdekaan Macedonia dari Yugoslavia pada tahun 1991.
Banyak orang Yunani mengatakan membiarkan negara tetangga menggunakan nama itu menghina sejarah Yunani dan tersirat mengklaim wilayah Yunani yang juga dikenal sebagai Macedonia - wilayah penting dalam kekaisaran kuno Iskandar Zulkarnaen.
Akibatnya, Yunani telah memblokir usaha Macedonia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Meskipun diakui oleh 137 negara, Macedonia secara resmi dikenal Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai bekas Republik Yugoslavia Macedonia, atau FYROM. [sp]